Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: BPR Pasti Isunya Fraud, Jadi Jangan Heran Kalau Kita Tutup

Kompas.com - 13/11/2020, 05:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan menyoroti kasus fraud (kecurangan) yang kerap terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, jangan heran bila banyak BPR yang ditutup karena adanya isu fraud tersebut. 

"Satu, (BPR) pasti fraud. Jadi jangan heran kalau kita tutup. Apa boleh fraud tapi enggak ditutup? Kita tutup. Yang ditutup itu (isunya) sudah pasti sudah parah dan itu sudah ketahuan," kata Wimboh dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Transformasi Holding BUMN Perkebunan Jalan Terus

Tercatat sepanjang 2020, sudah ada 6 BPR yang izin usahanya telah dicabut oleh OJK. 

Kendati demikian, penutupan BPR sepanjang tahun ini masih kecil sekali dari populasinya.

Di Indonesia saat ini, ada sekitar 1.600 BPR yang beroperasi.

Karena masih kecil, kondisi penutupan BPR tak memengaruhi keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki aset sekitar Rp 138 triliun.

"Kemarin Pak Purbaya (Ketua Dewan Komisioner LPS) bilang 6 dari 1.600, kecil itu. Artinya sebenarnya dari total peran LPS itu gak ada apa-apanya, yang penting tidak terlalu menggoyangkan keuangan LPS," sebut Wimboh.

Adapun menurut Wimboh, penutupan BPR wajar sering terjadi karena bisnisnya yang memang belum berkembang signifikan.

Untuk menguatkannya, Wimboh mengaku tengah membuat "arsitektur" khusus untuk BPR.

BPR juga dipandang perlu bertransformasi digital sehingga bisa memberikan level layanan penyaluran kredit yang setara dengan bank umum, misalnya dengan cara menerbitkan kartu kredit seperti yang dilakukan BPR di Amerika Serikat.

Baca juga: Luhut Sebut RI Mulai Keluar dari Resesi Ekonomi

"Di AS itu community bank bisa memberikan kredit card. Itu kecil hanya 1000 orang, tapi bisa memberikan credit card, debit card. BPR bisa melakukan itu. Tinggal regulasinya saja kita bolehkan sehingga nanti dia bisa memberikan kredit digital, dan sebagainya," tutur Wimboh.

Sayang, Wimboh belum mau merinci regulasi apa yang telah OJK siapkan untuk BPR.

Namun, dia berjanji akan membahas masalah BPR ini secara khusus dan menyeluruh.

"Kita lagi buat arsitektur BPR ke depan. Kalau enggak diubah, begini-begini terus (bisnisnya), sulit (berkembang). Mohon maaf kami tidak bisa agak detail, nanti saja kita bahas secara khusus mengenai BPR," pungkas Wimboh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com