OJK: BPR Pasti Isunya Fraud, Jadi Jangan Heran Kalau Kita Tutup

Kompas.com - 13/11/2020, 05:37 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 ( Instagram OJK @ojkindonesia) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 ( Instagram OJK @ojkindonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan menyoroti kasus fraud (kecurangan) yang kerap terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, jangan heran bila banyak BPR yang ditutup karena adanya isu fraud tersebut. 

"Satu, (BPR) pasti fraud. Jadi jangan heran kalau kita tutup. Apa boleh fraud tapi enggak ditutup? Kita tutup. Yang ditutup itu (isunya) sudah pasti sudah parah dan itu sudah ketahuan," kata Wimboh dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Transformasi Holding BUMN Perkebunan Jalan Terus

Tercatat sepanjang 2020, sudah ada 6 BPR yang izin usahanya telah dicabut oleh OJK. 

Kendati demikian, penutupan BPR sepanjang tahun ini masih kecil sekali dari populasinya.

Di Indonesia saat ini, ada sekitar 1.600 BPR yang beroperasi.

Karena masih kecil, kondisi penutupan BPR tak memengaruhi keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki aset sekitar Rp 138 triliun.

"Kemarin Pak Purbaya (Ketua Dewan Komisioner LPS) bilang 6 dari 1.600, kecil itu. Artinya sebenarnya dari total peran LPS itu gak ada apa-apanya, yang penting tidak terlalu menggoyangkan keuangan LPS," sebut Wimboh.

Adapun menurut Wimboh, penutupan BPR wajar sering terjadi karena bisnisnya yang memang belum berkembang signifikan.

Untuk menguatkannya, Wimboh mengaku tengah membuat "arsitektur" khusus untuk BPR.

BPR juga dipandang perlu bertransformasi digital sehingga bisa memberikan level layanan penyaluran kredit yang setara dengan bank umum, misalnya dengan cara menerbitkan kartu kredit seperti yang dilakukan BPR di Amerika Serikat.

Baca juga: Luhut Sebut RI Mulai Keluar dari Resesi Ekonomi

"Di AS itu community bank bisa memberikan kredit card. Itu kecil hanya 1000 orang, tapi bisa memberikan credit card, debit card. BPR bisa melakukan itu. Tinggal regulasinya saja kita bolehkan sehingga nanti dia bisa memberikan kredit digital, dan sebagainya," tutur Wimboh.

Sayang, Wimboh belum mau merinci regulasi apa yang telah OJK siapkan untuk BPR.

Namun, dia berjanji akan membahas masalah BPR ini secara khusus dan menyeluruh.

"Kita lagi buat arsitektur BPR ke depan. Kalau enggak diubah, begini-begini terus (bisnisnya), sulit (berkembang). Mohon maaf kami tidak bisa agak detail, nanti saja kita bahas secara khusus mengenai BPR," pungkas Wimboh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X