Pemerintah "Geber" Anggaran Rp 1.200 Triliun di Akhir Tahun, Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi?

Kompas.com - 13/11/2020, 17:02 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya untuk "menggeber" sisa anggaran akhir tahun yang masih sebesar Rp 1.200 triliun untuk membantu mendorong kinerja perekonominan. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) menilai meski upaya pemerintah untuk menggeber anggaran di sisa tahun mungkin dilakukan, namun tidak akan signifikan dalam mendorong kinerja perekonomian. Sebab, kontribusi belanja pemerintah masih kecil dibanding komponen Produk Domestik Bruto (PDB) lain.

"Jadi kontribusinya tetap kecil, tapi yang bisa tumbuh positif hanya belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi tetap negatif, tetapi kontribusinya tetap besar," ujar Piter ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Bank BJB KCK Banten Ditutup Sementara karena Puluhan Pegawai Positif Covid-19

Piter pun menilai, meski pemerintah merealisasikan anggaran hingga mendekati 100 persen, namun pertumbuhan ekonomi akan tetap negatif hingga akhir tahun.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV mendatang masih akan negatif.
Pasalnya, meski pemerintah secara jor-joran menganggarkan stimulus untuk menjaga kinerja perekonomian, namun tidak mampu mendorong konsumsi kelas menengah atas.

"Daya beli untuk kelompok menengah atas enggak turun, tetapi mereka mengurangi konsumsi karena terbatasnya aktivitas sosial ekonomi. Karena terbatasnya aktivitas sosial ekonomi di tengah sekarang ini orang kaya enggak berani keluar rumah, arena itu konsumsi pasti turun. Di tengah pandemi enggak banyak orang mau belanja, dan seccara statsitik artinya tumbuh masih negatif," ujar dia.

Hal serupa diutarakan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV masih berisiko negatif lantaran stimulus pemerintah belum mampu menggerakkan konsumsi kelas menengah atas. Padahal, kelas menengah berkontribusi terhadap 83 persen dari total konsumsi nasional.

"Sementara itu pada kuartal ke IV kan ada momentum libur panjang natal dan tahun baru. Kalau pandemi masih tinggi penularannya, vaksin belum di distribusikan secara massal maka mobilitas masyarakat kurang optimal," ujar dia.

Baca juga: IHSG Ditutup Positif, Rupiah Stagnan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.