Realisasi PEN Belum Maksimal, Ini Saran Akademisi ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Universitas Katolik Atmajaya Agustinus Prasetyantoko menyarankan kepada pemerintah, apabila ada pos-pos belanja yang belum maksimal mestinya dialihkan ke pos yang lebih membutuhkan.

Misalnya, dialihkan ke pos bantuan sosial, asalkan bujet di pos tersebut sudah habis disalurkan.

Hal ini sebagai upaya antisipasi untuk memulihkan perekonomian nasional selama pandemi Covid-19.

“Tindakan seperti ini akan sangat membantu menaikkan permintaan masyarakat menengah ke bawah agar konsumsi mereka tetap terjaga,” ujar Agustinus melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Anggota Komisi XI: Kalau Bukan karena Pandemi Covid-19. Kami Tolak Anggaran PEN Rp 695,2 Triliun

Agustinus berharap masyarakat golongan menengah ke bawah mendorong belanja konsumsi.

Sementara, untuk masyarakat menengah ke atas, lanjut dia, sebisa mungkin didorong untuk belanja di sektor leisure atau pariwisata.

Hal ini sudah mulai bisa dilakukan karena menurut dia, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dari angka kontraksi ekonomi yang mulai mengecil sebesar minus 3,49 persen, dibandingkan kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen.

Agustinus menambahkan, sejumlah indikator ekonomi sudah menunjukkan perbaikan. Salah satunya, belanja pemerintah yang terlihat positif.

Di balik kesulitan ini, Prasetyantoko melihat ada momentum bagus bagi pemerintah untuk menjadikan digital ekonomi sebagai backbone perbaikan.

Sebagai contoh, melakukan penyaluran bantuan sosial melalui teknologi finansial (fintech).

“Memang sudah ada, tapi belum intensif. Kalau sektor ini dimanfaatkan, akan menjadi fase baru ekonomi kita,” saran Agustinus.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, hinga minggu pertama November 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru terealisasi sebesar 55 persen.

Baca juga: Mendag: RCEP Tumbuhkan Harapan Baru untuk Perekonomian Indonesia

Padahal waktu yang tersisa tinggal 1,5 bulan sampai akhir tahun anggaran 2020.

Hendrawan memaklumi hal itu karena ada hambatan birokratis administratif yang membuat pencairan anggaran terhambat.