Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Larang AS Investasi di 31 Perusahaan China, Apa Alasannya?

Kompas.com - 16/11/2020, 07:36 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

Sumber CNN

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Donald Trump telah menandatangani surat perintah eksekutif yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di perusahaan China. Larangan tersebut berlaku untuk perusahaan China yang dianggap dimiliki serta dikontrol oleh militer China.

Dilansir dari CNN, Senin (16/11/2020) aturan itu berlaku untuk 31 perusahaan. Di dalamnya dijelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut telah memungkinkan modernisasi pada militer China dan secara langsung mengancam keamanaan di Amerika Serikat.

Produsen smartphone Huawei dan Hikvision merupakan dua perusahaan dari daftar perusahaan yang dilarang. Beberapa perusahaan lain, seperti China Telecom dan China Mobile, bahkan terdaftar dan sahamnya dijual-belikan di Bursa Saham New York.

Baca juga: Belajar dari Korsel hingga China, Menkop Teten: UMKM RI Perlu Rambah Produk Teknologi

Larangan Trump tersebut melarang investor AS untuk memiliki atau memperdagangkan berbagai bentuk sekuritas yang berasal atau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu. Hal itu termasuk dana pensiun atau memiliki saham dari perusahaan. Investor memiliki waktu hingga November 2021 untuk divestasi dari perusahaan.

Adapun ketika dimintai tanggapan, Hikvision menyatakan keputusan pemerintahan Trump tersebut tidak berdasar.

"Seperti yang sudah kami perlihatkan, Hikvision bukanlah perusahaan militer China. Hikvision dioperasikan secara independen dan diperdagangkan secara publik," ujar perusahaan dalam keterangan tertulis.

Mereka menambahkan, perusahaan tidak pernah berpartisipasi dengan berbagai macam riset serta pengembangan untuk militer.

"Keputusan yang berlawanan dengan perusahaan ini tidak membuat Amerika, atau dunia bahkan menjadi lebih aman," ujar dia.

China Telecom mengatakan dalam pengajuan pasar saham bahwa "saat ini sedang menilai dampak" dari perintah eksekutif, yang dapat menyebabkan harga sahamnya berfluktuasi.

Huawei dan China Mobile tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada hari Jumat mengecam perintah eksekutif tersebut.

Dia mengatakan pemerintah AS dengan jahat memfitnah kolaborasi yang sah antara militer China dan perusahaan sipil.

Dia pun menilai, tekanan yang diberikan kepada perusahaan China tidak masuk akal.

"Langkah ini tidak hanya akan sangat merusak kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga akan merusak kepentingan investor di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat," kata juru bicara Wang Wenbin kepada wartawan.

Perintah eksekutif, yang akan berlaku 11 Januari muncul di tengah perang dagang dan teknologi memanas antara dua ekonomi terbesar di dunia.

Banyak perusahaan teknologi China mendapat tekanan selama pemerintahan Trump. Selama beberapa tahun terakhir, Washington telah membidik ambisi teknologi tinggi China, memberikan pukulan keras pada industri kecerdasan buatan, semikonduktor, dan telekomunikasi yang sedang berkembang di negara itu.
Baca juga: Jika Donald Trump Kalah, Bagaimana Dampaknya ke RI ?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber CNN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com