Hingga November 2020, Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Serap 630.900 Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, realisasi pelaksaaan program padat karya tunai (cash for work) hingga 14 November 2020 sebesar Rp 12,2 triliun.

Basuki menjelaskan, jumlah tersebut setara dengan 90,93 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 13,4 triliun.

"Dari pagu Rp 13,4 triliun, terserap Rp 12,2 triliun atau 90,93 persen per 14 November 2020," jelas Basuki ketika memberikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Dalam RUU, Fintech Wajib Beritahu Nasabah hingga Menteri Jika Terjadi Kebocoran Data

Dari sisi serapan tenaga kerja, hingga November program padat karya telah menyerap 630.900 orang dari target serapan tenaga kerja yang sebesar 638.960 orang.

Basuki menjelaskan, program padat karya tunai rencananya dilaksanakan di 23.589 lokasi.

Jumlah pagu anggaran program padat karya tersebut sudah termasuk tambahan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dengan anggaran Rp 1 triliun.

"Ini dialokasikan untuk penyerapan 76.337 tenaga kerja," ujar dia.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kementerian PUPR hingga 14 November 2020 sebesar Rp 64,066 triliun.

Jumlah tersebut sekitar 72,94 persen dari keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 87,83 triliun.

Basuki menyatakan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyerapan di sisa 1,5 bulan terakhir tahun 2020.

Upaya yang dilakukan dengan percepatan melakukan pekerjaan sesuai dengan target dan batas waktu, serta mempercepat penyelsaian urusan administrasi.

Baca juga: Pemerintah Tambah PMN Rp 8,57 Triliun

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga bakal melakukan pergeseran dan penyisiran anggaran untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya cenderung lamban.

"Disisir satu persatu yang lambat, dikurangi pindah ke yang butuh anggaran karena progress lebih cepat, ini butuh revisi DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) yang cepat. Kemudian mempercepat belanja Covid-19, serta memastikan pelaksanaan program padat karya sesuai sasaran," ujar Basuki.