Dalam RUU PDP, Fintech Bisa Kena Sanksi Pidana jika Data Pribadi Bocor

Kompas.com - 16/11/2020, 17:05 WIB
Ilustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker ShutterstockIlustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengingat ada urgensi dari banyaknya kasus kebocoran data.

Dalam RUU, kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara, seperti fintech maupun platform belanja online (e-commerce) bakal dikenakan sanksi.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata mengatakan, sanksi bakal berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Baca juga: Dalam RUU, Fintech Wajib Beritahu Nasabah hingga Menteri Jika Terjadi Kebocoran Data

Sanksi administratif dikenakan jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban. Sanksi yang dikenakan bakal berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, hingga ganti rugi dan denda administratif.

"Tapi kalau melakukan perbuatan yang dilarang seperti pemrosesan (data pribadi) di luar kesepakatan pertama, dia akan kena sanksi pidana," kata Mariam dalam acara Fintech Talk Pekan Fintech Nasional 2020 secara virtual, Senin (16/11/2020).

Adapun sanksi pidana bakal berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan bagi korporasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara mengacu pada pasal 42 RUU PDP, pelaku yang mencuri atau memalsukan data pribadi dengan tujuan kejahatan, akan dipidana paling lama 1 tahun dan dengan maksimal Rp 300 juta.

Di pasal selanjutnya, pidana pokok dapat ditingkatkan dendanya menjadi maksimal Rp 1 miliar. Pidana pokok ini ditingkatkan jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

"Pemilik data pribadi nanti juga berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran," sebut Mariam.

Baca juga: Pemerintah Tambah PMN Rp 8,57 Triliun

Lebih lanjut Maryam mengungkap, ada 3 pilar penting dalam perlindungan data pribadi, yakni policy (kebijakan), processing (pemrosesan data oleh penyelenggara), dan people (manusia).

Kebijakan akan menyangkut seputar regulasi, menerima data secara legal (mendapat konsen dari pemilik data pribadi), dan permintaan data harus sesuai kebutuhan alias tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan.

Di pilar kedua, perusahaan tidak boleh memberikan data pribadi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dalam pemrosesan awal, pemrosesan data pribadi harus sesuai prinsip, dan menerapkan manajemen.

"Kemudian di pilar ketiga ada People (manusia). Yakni pengendali data pribadi (penyelenggara) harus melakukan edukasi kepada pegawainya yang mengumpulkan data. Begitupun kepada si pemilik data pribadi yang dikumpulkannya," pungkas Mariam.

Baca juga: Ridwan Kamil: Saya Terkejut Investasi yang Masuk ke Jabar Naik 6 Kali Lipat...



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Huawei Investasikan Rp 1,43 Triliun untuk Ekosistem Startup Asia Pasifik

Huawei Investasikan Rp 1,43 Triliun untuk Ekosistem Startup Asia Pasifik

Rilis
Syarat dan Daerah Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Syarat dan Daerah Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Whats New
Bantuan Kuota Internet Gratis Cair September 2021, Ini Syarat Penerimanya

Bantuan Kuota Internet Gratis Cair September 2021, Ini Syarat Penerimanya

Whats New
Kontraktor Pertambangan Ini Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Kontraktor Pertambangan Ini Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Work Smart
Transaksi Digital Banking Diprediksi Capai Rp 35.600 Triliun pada 2021

Transaksi Digital Banking Diprediksi Capai Rp 35.600 Triliun pada 2021

Whats New
Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Whats New
Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Whats New
[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas 'Words Bubble Up Like Soda Pop' | 'Rurouni Kenshin: The Beginning' Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel 'Venom' Dirilis

[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas "Words Bubble Up Like Soda Pop" | "Rurouni Kenshin: The Beginning" Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel "Venom" Dirilis

Rilis
BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

Rilis
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Rilis
Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Whats New
Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Rilis
Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Whats New
Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X