Komisi IV DPR Kritik Kementan soal Data Impor Pangan dan Food Estate

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan rapat dengan Komisi IV DPR RI membahas impor komoditas produk pertanian strategis dan perkembangan proyek lumbung pangan (food estate). Dalam kesempatan itu, rapat sempat berlangsung dengan perdebatan mengenai keakuratan data Kementan.

Awalnya, Ketua Komisi IV Sudin mempertanyakan data impor gandum untuk pakan ternak.  Ia mengatakan sejak Kementan menghentikan rekomendasi impor jagung untuk pakan ternak pada 2017, impor gandum melonjak.

Dengan kata lain, Sudin menilai bahwa terjadi pergeseran kebutuhan pakan ternak yang dipenuhi dari gandum impor.

"Ada berapa peningkatan impor gandum untuk pakan ternak menggantikan jagung? Yang datanya dulu bohong, produksi sekian juta ton dan tidak perlu impor jagung. Tapi nyatanya yang di impor gandum (untuk pakan ternak)," kata dia dalam rapat yang disiarkan secara virtual, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Erick Thohir Angkat Eks Dirut Food Station Jadi Dirut PT RNI

Kendati kemikian, Kementan tidak memiliki data yang diminta. Alasannya, rekomendasi impor gandum untuk pakan ternak tidak pernah diterbitkan lagi sejak 2018, dan impor gandum saat ini prosesnya tak lewat Kementan.

Sudin pun mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terdapat peningkatan impor gandum untuk pakan ternak sebanyak 2 juta ton semenjak impor jagung untuk pakan ternak dihentikan.

"Jangan coba-coba mau bohong masalah data sama saya. Jangan bilang jagung cukup, cukup, tapi impor gandum untuk pakan ternak," kata dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi bersikukuh, pihaknya sejak 2018 tidak pernah menerbitkan rekomendasi impor gandum untuk pakan ternak. Dengan kata lain, gandum yang diimpor adalah untuk keperluan olahan pangan masyarakat.

Baca juga: Resmi, Telkomsel Suntik Dana Rp 2,17 Triliun ke Gojek

Menurutnya, proses impor gandum pun tidak lewat perizinan Kementan sebab masuk dalam kelompok barang non larangan terbatas (lartas).

"Sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak terbitkan rekomendasi impor gandum sebagai bahan pakan," kata dia.

Tak hanya itu, Sudin juga mengkritisi data Kementan terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menargetkan pengolahan 30.000 hektar selesai akhir November 2020.

Progresnnya saat ini baru 19.000 hektar, artinya dalam waktu 13 hari ke depan harus merampungkan sisa 11.000 hektar lahan.

"Mungkin enggak dikerjakan dalam 13 hari? Caranya bagaimana? Berapa ribu alat yang dikerjakan di situ?," tukasnya.

Baca juga: Dipungut PPN 10 Persen, Belanja dari Luar Negeri di Zalora hingga Tokopedia Bakal Lebih Mahal

Wakil Ketua Komisi IV Budi Djiwandono pun turut mengkritik persoalan data yang disampaikan Kementan. Menurutnya, data yang tak akurat membuat Komisi IV krisis kepercayaan terhadap Kementan.

Budi bilang, Kementan terlalu mudah tanpa perhitungan yang tepat untuk bisa menyatakan pengolahan lahan 30.000 hektar di food estate Kalteng akan rampung akhir bulan ini. Padahal program lumbung pangan itu akan menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan nasional.

"Kami jujur ini ada krisis kepercayaan, saya buka-bukaan saja. Ini permasalahan data, kita tahu lah. Salah satu poin program penting Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) di hari pertama rapat kerja bersama Komisi IV itu masalah data. Tapi yang bapak-bapak sajikan ke kami, jujur ini bingung kami lihatnya," ungkap dia.

Ia pun meminta para jajaran Kementan tak membawa data yang hanya terkesan baik di dalam rapat, padahal ada banyak persoalan yang harus ditangani. Budi menekankan, Kementan punya peran penting terhadap kebutuhan pangan sehingga kejujuran data sangat diperlukan.

"Jangan sajikan angka yang fantastis, bagus-bagus aja. Seolah-olah karena ekspor kita lebih banyak dari impor itu sesuatu yang bagus. Tapi kita rinci satu per satu ceritanya belum tentu demikian. Contohnya masalah impor beberapa komoditas saja bapak-bapak datanya tidak ada," jelas dia.

"Jadi tolong, kita akan memasuki tahun baru, 2020 adalah masa yang sulit untuk bangsa Indonesia. Masalah pangan ada di tangan kita semua. Kalau bapak-bapak tidak bisa jujur dengan kami, bagaimana nasib 260 juta manusia Indonesia ke depan," pungkas Budi.

Baca juga: Himbara: Literasi Keuangan Jadi Isu Terbesar Saat Ini