Kompas.com - 17/11/2020, 19:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyelamatkan industri nasional seiring krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan mengerem impor untuk pengadaan barang proyek pemerintah.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinnan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan. sejauh ini arus pemutusan hubungan kerja (PHK) tak terbendung dan banyak usaha yang tak berjalan.

“Jangan kami dibiarkan bertarung sendiri mengatasi utang kepada pemasok bahan baku dan bank, kekeringan arus kas, gejolak tuntutan buruh, serta  pajak yang tidak friendly. Beri kami pasar pemerintah dengan diskresi khsusus. Jangan biarkan kami dihabisi produk impor dengan harga yang tidak rasional dan kualitas hanya berstempel SNI,” ujar Sobur, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Ada Wacana Neo Banking, Bank BUKU II Dinilai Perlu Cari Jodoh

Sejauh ini, realisasi kebijakan yang mengutamakan produsen dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Perpres Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) dinilai terkesan tidak optimal.

Pasalnya, dalam pengadaan barang proyek pemerintah selama ini masih lebih banyak menyerap barang impor, sehingga kian mengikis harapan pasar bagi industri nasional.

Sobur menjelaskan mayoritas pengusaha industri mebel dan kerajinan yang padat karya dan tersebar di banyak wilayah ikut gigit jari. Bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba, namun stimulus pasar malah dilahap pemain impor.  

Baca juga: Tanpa Kerja Sama dengan Bank, Fintech Dinilai Sulit Tumbuh Besar

Bahkan kata dia, untuk sekadar pengadaan kebutuhan sekolah di Indonesia hampir dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestik.

“Saya yakin, Presiden Jokowi paham kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun. Namun sayangnya potensi ekonomi dan konstituen politik yang pro pemerintah ini dibiarkan merana dan satu per satu mati,” kata dia.

Sementara itu, ekonom INDEF Enny Srihartarti menilai rendahnya penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah dan BUMN, karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana tidak melakukan penyesuaian atau perubahan dalam peraturannya.

Baca juga: Ridwan Kamil Mau Bangun Rebana Metropolitan, Apa Itu?

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.