[POPULER MONEY] Syarat Guru Honorer Dapat Subsidi Gaji

Kompas.com - 18/11/2020, 07:08 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan tak hanya pegawai swasta saja yang mendapatkan bantuan subsidi gaji. Namun guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS juga akan dapat bantuan langsung tunai tersebut.

Berita seputar subsidi gaji untuk guru honorer tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Money Kompas.com pada Selasa (17/11/2020).

Selain itu, beberapa berita juga masuk daftar 5 berita terpopuler. Apa aja? berikut daftarnya:

1. Guru Honorer hingga Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Gaji, Ini Syaratnya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa guru honorer, dosen, serta tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil dari sekolah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah berupa subsidi gaji.

Baca juga: Anggap Tak Adil, Pengusaha Truk Protes Rencana Kenaikan Tol Cikampek

Nadiem menyebutkan beberapa syarat untuk bisa mendapatkan subsidi gaji ini. Salah satunya adalah guru honorer, dosen, dan tenaga non-PNS harus berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

"Karena itu, persyaratan kami untuk menerima subsidi gaji dari Kemendikbud sangat sederhana dan sangat efisien. Harus warga negara Indonesia tentunya, tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker," papar dia saat mengikuti rapat kerja di Komisi X DPR RI, yang ditayangkan secara virtual, Senin (16/11/2020).

Persyaratan selanjutnya, bisa dibaca selengkapnya di sini.

 

2. Relawan Jokowi Laporkan Stafsus Erick Thohir ke Polisi

Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura Manurung, melaporkan Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga ke Bareskrim Polri, pada Senin (16/11/2020).

Pelaporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pospera dan anggotanya. Laporan diterima dengan nomor LP/B/0647/XI/2020/Bareskrim tanggal 16 November 2020.

Baca juga: BLT Subsidi Gaji Belum Masuk Rekening, Lapor ke Sini

Pospera sendiri merupakan salah satu unsur relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dua pilpres. Beberapa pengurusnya ditunjuk menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

Dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (17/11/2020), Bona membenarkan kalau pihaknya melakukan pelaporan pada Arya Sinulingga ke Mabes Polri.

Baca berita selengkapnya di sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X