Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ungkap Dilema Buat Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 18/11/2020, 11:17 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proses perumusan kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pandemi merupakan situasi luar biasa yang tidak pasti dan membuat kehadiran pemerintah menjadi suatu keharusan.

"Namun pertanyaannya, hadir seperti apa dan ini lah dilema yang harus diatasi dan dihadapi. Tidak ada situasi yang ideal," ujar Sri Mulyani dalam Anti-Corruption Summit 4 yang diadakan secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Reformasi Kebijakan Masih Terus Kami Lakukan

Dia menjelaskan, dilema pertama yang harus dihadapi pemerintah dalam membuat kebijakan yakni dasar kebijakan, apakah harus menggunakan data historis atau berdasarkan proyeksi.

Menurut dia, data historis akan membantu dalam proses formulasi kebijakan, namun di tengah situasi Covid-19, situasi sangat tidak terduga. Namun demikian, bila hanya mengandalkan data proyeksi saja, banyak perkara hukum yang harus dihadapi.

"Data historis tentu membantu tapi kalau kita tahu bahwa Covid-19 akan memukul ekonomi dan keuangan dan kita tahu ini dampaknya. Jadi apakah policy didisain dengan mengandalkan data historis saja atau kita mendesain berdasarkan apa yang mungkin terjadi," ujar dia.

Masalah selanjutnya yakni terkait kecepatan penyusuan kebijakan serta akurasi sasaran kebijakan yang bersangkutan.

Dia mencontohkan, di situasi Covid-19 pemerintah perlu membantu masyarakat dengan cepat namun di sisi lain data yang dimiliki pemerintah pun belum sempurna.

"Oleh karena itu pilihan untuk tetap melakukan sambil memperbaiki akurasi data diambil," ujar dia.

Yang ketiga yakni dilema terkait fleksiblitas melawan kepatuhan.

Sri Mulyani mengatakan, banyak regulasi yang dibuat di tengah situasi normal. Namun ketika harus dihadapkan pada situasi darurat yang tak terduga, kebijakan perlu dibuat secara cepat dan fleksibel.

Dengan demikian, pemerintah pun harus membuat kebijakan dengan proses dan tata kelola yang baik. Selain itu juga berlandaskan pada perundang-undangan yang terus-menerus diadaptasi di tengah situasi Covid-19.

"Maka di dalam suatu pembuatan keputusan fleksibilitas sangat penting kami bersama dengan DPR terus menyampaikan, bagaimana APBN bisa di pisan supaya cukup fleksibel namun tetap akuntabel," ujar dia.

"Kami terus memberikan update kepada badan anggaran, pimpinan DPR maupun juga kepada Komisi XI mengenai kenapa instrumen APBN sekarang bentuknya seperti ini, kenapa ada perubahan dan bagaimana perubahan terjadi," jelas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Work Smart
Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Whats New
Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Sektor Teknologi Bangkit, Saham-saham di Wall Street Menghijau

Sektor Teknologi Bangkit, Saham-saham di Wall Street Menghijau

Whats New
Naik 35 Persen, Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Libur Lebaran

Naik 35 Persen, Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Libur Lebaran

Whats New
KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024, Lebih Sedikit dari Perkiraan Kemenhub?

KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024, Lebih Sedikit dari Perkiraan Kemenhub?

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

Whats New
BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

Whats New
AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com