Kadin Targetkan Beri Pendampingan pada 2 Juta Petani

Kompas.com - 18/11/2020, 15:07 WIB
Ilustrasi petani SHUTTERSTOCK.com/FENLIOQIlustrasi petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia menargetkan bisa memberikan pendampingan kepada 2 juta petani hingga tahun 2023, setelah pada tahun ini telah melakukan pendampingan pada 1 juta petani.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O Widjaja mengatakan, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan peran Kadin semakin ditingkatkan bagi petani dalam negeri.

Adapun pendampingan dilakukan Kadin bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro).

"Kadin bersama PISAgro, siap untuk meningkatkan pendampingan menjadi dua juta petani pada 2023,” ujar Franky dalam sambutannya pada Jakarta Food Security Summit-5 yang digelar Kadin secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Persahabatan Erick Thohir dan Ketum Kadin Berawal dari Tawuran

Menurut dia, tantangan terkini dalam sektor pertanian adalah kekuatan rantai pasok dan pemasaran. Oleh sebab itu, pendampingan dilakukan dengan menggunakan skema Inclusive Close Loop.

Skema kemitraan ini diyakini bakal memberikan kesempatan bagi para petani, mulai dari akses bibit unggul dan pupuk, pelatihan praktik pertanian yang baik sekaligus ramah lingkungan (good agriculture practice), akses pendanaan, dan pendidikan.

Selain itu, petani bisa mendapat literasi keuangan, penggunaan teknologi tepat guna, hingga jaminan penyerapan hasil produksi oleh perusahaan pendamping (off-taker) yang berlangsung di bawah naungan koperasi.

Skema ini dinilai telah berhasil diterapkan pada komoditas kelapa sawit, dan kini mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti cabai di wilayah Garut, Jawa Barat,

Menurut dia, para petani yang telah mendapatkan pendampingan mampu meningkatan produktivitas sekitar 40 persen-76 persen dan pendapatan sekitar 50 persen-200 persen, bergantung pada jenis komoditasnya.

"Kadin berharap konsep ini dapat diterapkan untuk jenis komoditas pangan lainnya. Dukungan pemerintah untuk menyepakati model bisnis yang paling sesuai bagi produk pangan unggulan sangatlah penting, agar skala keekonomisan pengembangannya dapat tercapai," kata dia.

Baca juga: Terus Tumbuh Positif, Kadin: Sektor Pertanian Harus Diberi Prioritas



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X