Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASN Terlibat Politik, BKN Bakal Blokir Data Kepegawaian

Kompas.com - 18/11/2020, 19:59 WIB
Ade Miranti Karunia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis terutama jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya kepada ASN yang tidak netral, mulai dari peringatan hingga pemblokiran data status kepegawaian.

“Sesuai Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, peran BKN dalam menjaga ASN untuk tetap netral selama pelaksaanaan Pilkada adalah melakukan peringatan dini, pemblokiran data, penyampaian data pelanggaran netralitas ASN, dan rekomendasi Presiden,” kata Haryomo melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Erick Thohir Ditugaskan Siapkan Vaksin Covid-19 Berbayar untuk 75 Juta Jiwa

Hingga 17 November 2020, sebanyak 833 ASN melakukan pelanggaran tersebut.

"Dari total pelaporan yang masuk berjumlah 833 ASN, 621 ASN diantaranya sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN dan 457 ASN sudah mendapatkan tindak lanjut dari PPK instansinya,” ujar Haryomo.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa hak politik ASN hanya terbatas di bilik suara.

Artinya, sikap partisan ASN hanya dapat direfleksikan dalam bilik suara.

Di luar bilik suara, ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga.

Tjahjo menguraikan, ada empat kategori area yang sering dilanggar ASN dalam Pilkada.

Kategori pertama, sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berupa pemasangan baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik.

Kategori kedua, ikut deklarasikan calon kepala daerah pilihannya.

Baca juga: Ada La Nina, Mentan Pede Pasokan Beras Bakal Surplus 9 Juta Ton

Kemudian, memposting bakal calon kepala daerah tersebut di media sosial serta memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan mengerahkan ASN lain.

Kategori ketiga, tahap penetapan calon kepala daerah dengan cara turut serta dalam kegiatan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye.

Sedangkan kategori keempat, setelah penetapan kepala daerah yang terpilih, ASN itu ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com