Darwin Darmawan

Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

Kompas.com - 19/11/2020, 05:05 WIB
Massa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/SONYA TERESAMassa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Omnibus Law yang berwatak neo liberal

Bagi pemerintah, investasi merupakan solusi untuk mendongkrak kondisi ekonomi. Omnibus law menolong dari sisi regulasi.

Pertanyaan penting terkait hal ini, kepentingan siapa yang hendak direpresentasikan dalam UU tersebut? Apakah investasi dan peningkatan perekonomian benar-benar untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat? Apakah UU Omnibus law didasari oleh pertimbangan-pertimbangan otonom negara atau merepresentasikan kepentingan kelompok ekonomi dominan ? Apakah UU ini untuk kepentingan publik atau kartel politik?

Relasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi bersifat problematik (Caporasso dan Levine: 1992). Negara tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kepentingan ekonomi dengan membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya. Tetapi negara juga tidak bisa menguasai sepenuhnya ekonomi untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak dan dirinya.

Dari sisi ekonomi, pasar tidak bisa mengkhianati prinsip efisiensi dan pasar bebas. Tetapi ia tidak bisa sepenuhnya steril dari intervensi pemerintah. Menurut Caporaso dan Levine, di tengah-tengah berbagai kepentingan dari kelas-kelas dominan di bidang ekonomi dan kepentingan masyarakat, pemerintah bisa memainkan otonomi untuk mengambil kebijakan transformatif.

Jika menyimak alasan mengapa Pemerintah Jokowi perlu membuat omnibus law, kita menemukan alasan jelas: demi investasi dan kemajuan ekonomi. Sesungguhnya, ini merupakan kelannjutan dari liberalisme pasar.

Sebagaimana umum diketahui, rejim Orde Baru memiliki kebijakan dan pendekatan ekonomi pasar bebas. Presiden Soeharto sangat akomodatif terhadap modal asing dan peranan lembaga donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu terlihat jelas pasca UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan. Liberalisasi ekonomi juga terjadi melalui deregulasi yang berlangsung di era 1980-an. Saat itu modal asing yang hendak berinvestasi di sektor perbankan diberikan keleluasaan.

Baca juga: Ingin Beri Masukan untuk Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja? ini Caranya

Gelombang liberalisasi dalam pembangunan perekonomian nasional kembali berlangsung pasca krisis moneter tahun 1997-1998. Saat itu pemerintah Indonesia sepakat dengan nasehat IMF agar Indonesia melakukan privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan serta reformasi sistem perbankan.

Paket kebijakan deregulasi, swastanisasi dan minimalisasi peran negara yang disepakati dengan IMF ini merepresentasikan ideologi ekonomi liberal, sebagaimana dinyatakan dalam Washington Concencus pada tahun 1989 (Simon Vaut : 2014).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi CEO Baru Twitter, Berapa Kekayaan Parag Agrawal?

Jadi CEO Baru Twitter, Berapa Kekayaan Parag Agrawal?

Whats New
Hunian Berkonsep TOD Pertama di Deli Serdang Siap Dihuni

Hunian Berkonsep TOD Pertama di Deli Serdang Siap Dihuni

Rilis
Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Whats New
SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

Whats New
Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Whats New
OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

Whats New
DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Whats New
Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Rilis
Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Whats New
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Whats New
Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Rilis
Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Rilis
APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.