Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permintaan Kredit Lemah, BI Diprediksi Bakal Tahan Suku Bunga Acuan

Kompas.com - 19/11/2020, 12:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat menilai Bank Indonesia (BI) akan menunda penurunan suku bunga acuan BI 7 Days (Reserve) Repo Rate (BI-7DRR) dalam Rapat Dewan Gubernur November ini.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memprediksi, BI akan menunda penurunan suku bunga acuan hingga tahun depan.

Pasalnya, BI perlu memberikan waktu kepada perbankan untuk merespon suku bunga acuan yang sudah diturunkan sepanjang tahun ini. Tercatat BI sudah menurunkan suku bunga sebanyak 4 kali, yakni 100 bps.

"Saya perkirakan BI akan mempertahankan suku bunga, walaupun BI punya ruang untuk menurunkan suku bunga karena inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah stabil, cenderung menguat," ucap Piter kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Transmisi Penurunan Suku Bunga ke Kredit Bank Masih Minim, Ini yang Akan Dilakukan BI

Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS), Eric Alexander Sugandi menyebut, penurunan suku bunga lebih lanjut tidak akan terlalu berdampak pada pemulihan kredit bank.

"Karena permasalahan utama kredit perbankan ada di sisi permintaan kredit yang masih lemah," ucapnya.

Sepakat, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, penahanan suku bunga lebih lanjut disebabkan oleh sisi permintaan atau konsumsi masyarakat yang masih lemah, tercermin dari lemahnya permintaan kredit.

Penurunan suku bunga 100 bps yang sudah dilakukan sepanjang 2020 saja belum dapat mendorong permintaan kredit, sehingga penurunan suku bunga lebih lanjut tertahan.

"Oleh sebab itu, penurunan suku bunga acuan lebih lanjut saat ini diperkirakan belum dapat mendongkrak kembali permintaan kredit," ujar Josua.

Justru sebut dia, stimulus kebijakan fiskal akan lebih dapat mengungkit sisi permintaan perekonomian alih-alih penurunan suku bunga lebih lanjut.

Peran kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical masih diperlukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Tercatat hingga November 2020, realisasi anggaran PEN baru 55,53 persen dari pagu RP 695,2 triliun. Meski perjalanannya sudah cenderung lebih baik, penyerapan ini perlu terus digenjot.

"Sekiranya kebijakan fiskal tersebut dapat mendorong sisi permintaan perekonomian, yang dapat berimplikasi pada peningkatan aktivitas produksi. Maka penurunan suku bunga kebijakan dapat bekerja lebih produktif lagi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkas Josua.

Baca juga: BI Diproyeksi Bisa Turunkan Suku Bunga hingga 50 Bps, Ini Sebabnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, KemenKopUKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, KemenKopUKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com