Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Perubahan Aturan Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Kompas.com - 19/11/2020, 18:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aturan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu faktor penentu masuk tidaknya investasi di dalam negeri.

Bendahara Negara itu menjelaskan, aturan perpajakan di Indonesia selalu dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.

Untuk mereformasi aturan perpajakan, pemerintah pun telah menerbitkan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Harga Bitcoin Melejit, Ini yang Perlu Diperhatikan Investasi di Cryptocurrency

Harapannya, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan mencapai tujuan sebagai negara berpenghasilan tinggi.

"Tarif perpajakan juga salah satu faktor top five yang menentukan pentingnya investasi, kita meyadari Indonesia selalu dibandingkan apalagi dengan Singapura yang size kecil dan mereka bisa menembus middle income trap dan menjadi negara yang termasuk dalam higher income country, ini merupakan tekanan kompetitif," ujar Sri Mulyani dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Pemerintah pun saat ini dalam proses penyusunan peraturan pemerintah yang akan menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja bidang perpajakan.

Sri Mulyani menambahkan, di dalam UU Cipta Kerja, pemerintah mendesain ulang beberapa aturan terkait perpajakan, di antaranya yakni terkait PPh, PPN, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada PPh, pemerintah bakal memperjelas definisi mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Sri Mulyani, setiap orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka mereka termasuk wajib pajak dalam negeri.

Sedangkan bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, maka mereka bisa menjadi subjek pajak luar negeri.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X