Luhut Jamin Proyek Food Estate Tidak Merusak Hutan

Kompas.com - 20/11/2020, 08:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan dua lokasi kawasan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya.

Ia mengatakan pemilihan dua lokasi food estate dilakukan melalui kajian lingkungan dan survei lapangan.

"Pemilihan dua lokasi kawasan food estate tadi tentu dilakukan dengan proses kajian lingkungan dan peralihan fungsi kawasan hutan lewat survei lapangan, dengan begitu kawasan food estate ini tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya," kata Luhut dilansir dari Antara, Jumat (20/11/2020).

Luhut menjelaskan program lumbung pangan nasional merupakan program nasional strategis 2020-2024 yang menjadi agenda prioritas pemerintah.

Baca juga: Komisi IV DPR Kritik Kementan soal Data Impor Pangan dan Food Estate

Kawasan food estate di Kalimantan Tengah diperuntukkan untuk tanaman padi dan singkong. Sementara kawasan food estate di Sumatera Utara diperuntukkan untuk pengembangan produk hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, wortel dan kentang.

Pemerintah berharap pengembangan food estate di dua provinsi tersebut akan jadi contoh penerapan korporasi pertanian dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca panen hingga masuk ke industri pertanian.

"Kita harapkan melalui program ini bisa terwujud kawasan hortikultura dan kawasan pertanian terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern dan hasilnya bisa didapatkan petani dalam jumlah besar pula," imbuh dia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga membuka peluang masuknya kalangan swasta dalam pengembangan kawasan food estate.

Baca juga: Kementan Targetkan 30.000 Hektar Lahan di Food Estate Kalteng Rampung Desember 2020

"Tentu dalam pengembangan food estate, pemerintah dan petani tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan korporasi baik BUMN maupun swasta melalui pola Public Private Partnership (PPP)," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kawasan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan digarap di lahan seluas 168.000 hektar (ha).

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.