Ekonom: Meski Indonesia Resesi, Likuiditas Perbankan Nasional Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri perbankan nasional hingga saat ini dalam keadaan sangat sehat dan tidak mengalami masalah likuiditas meskipun Indonesia resesi.

Hal ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip memaparkan saat ini industri perbankan memiliki likuiditas yang melimpah, sehingga pasar uang antarbank tidak ramai. Ini menandakan perbankan tidak mengalami kekurangan likuiditas.

Baca juga: LPS Ungkap Tekanan Likuiditas Mulai Hilang, Ini Indikatornya

Kondisi tersebut sangat berbeda dari krisis 1998 di mana perbankan nasional mengalami kekeringan likuiditas dan pasar uang antarbank sangat ramai, bahkan bunga yang ditetapkan cukup tinggi.

“Ini menunjukkan ada pengawasan yang cukup baik terhadap industri perbankan oleh OJK, meski di sisi lain penyaluran kredit perbankan cukup rendah karena serapan kredit yang terbatas akibat pandemi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (20/11/2020).

Melimpahnya likuiditas tersebut tecermin dari rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap pihak ketiga (AL/DPK).

Per Oktober 2020 rasio AL/NCD di posisi di level 154,14 persen dan AL/DPK 32,94 persen.

Posisi itu meningkat dari periode Maret 2020 ketika Indonesia memasuki awal pandemi, di mana AL/NCD di posisi 112,9 persen dan AL/DPK 24,16 persen. Sementara, batas bawah yang ditetapkan adalah di level 50 persen untuk AL/NCD dan AL/DPK 10 persen.

Sunarsip menjelaskan rendahnya serapan kredit merupakan tugas bersama antara berbagai pihak, yakni pemerintah selaku otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, serta OJK yang bertanggung jawab terhadap kebijakan mikro prudensial dalam hubungannya dengan industri perbankan.

Karenanya, berbagai pelonggaran diperlukan agar kegiatan penyaluran kredit bisa kembali seperti semula.

Baca juga: OJK Minta Asosiasi Fintech Disiplinkan Para Anggotanya

Semakin besar penyaluran kredit, recovery ekonomi nasional juga akan semakin cepat.

“Kita lihat pertumbuhan kredit bank selama pandemi ini hanya 1 persen, hal itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional yang sejauh ini minus sekitar 3 persen. Jika pertumbuhan kredit ditingkatkan, tentu akan mampu mendongkrak perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam kaitannya dengan pelonggaran kredit, Sunarsip menyatakan pengawasan harus tetap dilakukan secara maksimal meskipun ada sejumlah kebijakan yang direlaksasi.

“Dalam hal ini posisi OJK sangat penting. Selain mengefektifkan kebijakan mikro prudensial, peran pengawasan perbankan oleh OJK begitu dibutuhkan. Jangan sampai peran-peran yang dijalankan oleh OJK ini terganggu oleh adanya kegaduhan,” lanjut Sunarsip.