Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom: Meski Indonesia Resesi, Likuiditas Perbankan Nasional Solid

Kompas.com - 20/11/2020, 12:46 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri perbankan nasional hingga saat ini dalam keadaan sangat sehat dan tidak mengalami masalah likuiditas meskipun Indonesia resesi.

Hal ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip memaparkan saat ini industri perbankan memiliki likuiditas yang melimpah, sehingga pasar uang antarbank tidak ramai. Ini menandakan perbankan tidak mengalami kekurangan likuiditas.

Baca juga: LPS Ungkap Tekanan Likuiditas Mulai Hilang, Ini Indikatornya

Kondisi tersebut sangat berbeda dari krisis 1998 di mana perbankan nasional mengalami kekeringan likuiditas dan pasar uang antarbank sangat ramai, bahkan bunga yang ditetapkan cukup tinggi.

“Ini menunjukkan ada pengawasan yang cukup baik terhadap industri perbankan oleh OJK, meski di sisi lain penyaluran kredit perbankan cukup rendah karena serapan kredit yang terbatas akibat pandemi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (20/11/2020).

Melimpahnya likuiditas tersebut tecermin dari rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap pihak ketiga (AL/DPK).

Per Oktober 2020 rasio AL/NCD di posisi di level 154,14 persen dan AL/DPK 32,94 persen.

Posisi itu meningkat dari periode Maret 2020 ketika Indonesia memasuki awal pandemi, di mana AL/NCD di posisi 112,9 persen dan AL/DPK 24,16 persen. Sementara, batas bawah yang ditetapkan adalah di level 50 persen untuk AL/NCD dan AL/DPK 10 persen.

Sunarsip menjelaskan rendahnya serapan kredit merupakan tugas bersama antara berbagai pihak, yakni pemerintah selaku otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, serta OJK yang bertanggung jawab terhadap kebijakan mikro prudensial dalam hubungannya dengan industri perbankan.

Karenanya, berbagai pelonggaran diperlukan agar kegiatan penyaluran kredit bisa kembali seperti semula.

Baca juga: OJK Minta Asosiasi Fintech Disiplinkan Para Anggotanya

 

Semakin besar penyaluran kredit, recovery ekonomi nasional juga akan semakin cepat.

“Kita lihat pertumbuhan kredit bank selama pandemi ini hanya 1 persen, hal itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional yang sejauh ini minus sekitar 3 persen. Jika pertumbuhan kredit ditingkatkan, tentu akan mampu mendongkrak perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam kaitannya dengan pelonggaran kredit, Sunarsip menyatakan pengawasan harus tetap dilakukan secara maksimal meskipun ada sejumlah kebijakan yang direlaksasi.

“Dalam hal ini posisi OJK sangat penting. Selain mengefektifkan kebijakan mikro prudensial, peran pengawasan perbankan oleh OJK begitu dibutuhkan. Jangan sampai peran-peran yang dijalankan oleh OJK ini terganggu oleh adanya kegaduhan,” lanjut Sunarsip.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com