Ini Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Guru Honorer Rp 1,8 Juta

Kompas.com - 20/11/2020, 16:47 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof Ainun Na'im, mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji para guru/ dosen dan tenaga kependidikan honorer mulai dicairkan pada November dan Desember 2020.

"Pencairan BSU sudah mulai bisa dilakukan sekarang, pada November dan Desember nanti," kata dia dilansir dari Antara, Jumat (20/11/2020).

Ia mengatakan bahwa pencairan BLT bantuan subsidi upah yang diberikan kepada guru, dosen dan tenaga pendidikan honorer yakni sebesar Rp 1,8 juta dan diberikan hanya satu tahap.

Ia menambahkan para penerima akan mendapatkan kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya.

Baca juga: Waspadai Akun Palsu Bank yang Curi Data Penerima BLT Subsidi Gaji

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU.

"Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 ya, dan bagi para guru dan dosen di akses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id. yang bisa mengakses di mana rekening mereka," kata Nadiem.

"Apa persyaratan yang belum dipenuhi atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti untuk menemukan informasi terkait status pencairan, rekening bank masing-masing dan lokasi Bank cabang ya," kata dia lagi.

Penerima dapat menyiapkan dokumen dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen yang harus dibawa yakni KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari laman GTK dan PD Dikti, surat pernyataan tanggungjawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh juga dari pada website GTK dan PD Dikti.

Baca juga: Kemenkop UKM: Kami Arahkan BLT UMKM Tepat Sasaran...

"SPTJM ini harus dicetak dan ditandatangani dengan materai ya. Jadi semua kebutuhan diluar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti," kata Nadiem.

Ia menambahkan BSU itu merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari Pemerintah untuk semua jasa guru-guru nonPNS yang sudah ada.

"Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kura dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis Ini," ungkap Nadiem.

"Dengan ekonomi bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan," imbuh dia.

Baca juga: BLT Subsidi Gaji Belum Masuk Rekening, Lapor ke Sini

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta.

BSU Kemendikbud dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak akan langsung dipotong dari dana Bantuan Subsidi Upah. Potongan PPh adalah sebesar 5 persen bagi penerima bantuan yang memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi yang belum memiliki NPWP. Saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud, telah dipotong pajak penghasilan.

Baca juga: Cek Rekening, Subsidi Gaji Tahap III Termin Kedua Sudah Cair

Ada sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan oleh penerima BSU Rp 1,8 juta Kemendikbud. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan yakni sebagai berikut:

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
  • Surat Keptusan Penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai dan ditandatangani.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X