SDGs Lamban, Perusahaan Masih Kedepankan Profit

Kompas.com - 23/11/2020, 12:07 WIB
Ilustrasi pengertian pembangunan berkelanjutan shutterstock.comIlustrasi pengertian pembangunan berkelanjutan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia tidaklah mudah.

Nyatanya berdasarkan survei Navigator Research, 91 persen perusahaan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tapi, hanya 27 persen yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan produk buatannya.

Presiden Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kendala utama terletak pada biaya (cost) yang perlu dikeluarkan perusahaan.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), investasi untuk 17 tujuan SDGs membutuhkan biaya sekitar Rp 10.000 triliun pada tahun 2030 mendatang.

Baca juga: Milenial, Ini Tips Menghadapi Resesi ala Blogger Alexander Thian

Meski tak semuanya dibebankan kepada pemerintah maupun perusahaan, dana tersebut tetap fantastis lantaran investasi harus dilakukan secara besar-besaran di awal.

"Dibutuhkan investasi yang besar di awal, sementara perlu diikuti kepastian harga (efek) yang sebanding (dengan dikeluarkannya biaya). Pada akhirnya perusahaan masih melihat dan mengedepankan profitnya," kata Shinta dalam webinar Sustainability Day Unilever Indonesia Foundation, Senin (23/11/2020).

Selain biaya, kendala lainnya ditemukan dalam infrastruktur dan manusianya. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur dasar yang mendukung SDGs sudah siap.

Lalu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mendukung perusahaan atau stakeholder terkait yang hendak mengimplementasikan 17 tujuan SDGs.

Pasalnya hingga kini, banyak masyarakat yang belum paham mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pun belum mengerti bedanya energi kotor dan energi terbarukan.

"Ada masyarakat yang masih pikir renewable energy (itu) seperti geotermal. Itu (energi) kotor, lho. Bagaimana pelaku usaha bisa maju kalau masyarakat tidak mengerti dan (perusahaan) tidak bisa mulai karena tidak dapat dukungan masyarakat, proyeknya didemo dan lain-lain," sebut Shinta.

Baca juga: Kemenhub Tindak Tegas Pegawainya yang Terlibat Narkoba

Meski masih memiliki banyak kendala, Shinta yakin Indonesia bisa mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara baik perlahan-lahan.

Tentu saja, dibutuhkan kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Beruntung pada masa pandemi Covid-19, referensi masyarakat berubah dan lebih mengedepankan produk-produk renewable.

"Masih banyak kendala, tapi saya optimistis Indonesia sekarang bisa lebih perlahan-lahan (mengimplementasikan) bagaimana menjadi pemain yang (kinerjanya) dilihat secara global," pungkasnya.

Baca juga: Cerita Pelaku UKM Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta Bisa Kembali Buka Warkopnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X