Pengelolaan Bandara oleh Asing

Kompas.com - 24/11/2020, 05:08 WIB
Bandara Komodo di Labuan Bajo, NTT Sigiranus Marutho Bere/Kompas.comBandara Komodo di Labuan Bajo, NTT

BEBERAPA waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi V DPR tentang pengelolaan Bandara Komodo di Labuan Bajo yang akan diberikan pada perusahaan Singapura. Menurut dia, Bandara Komodo tak akan dikuasai asing.

Polemik tentang Bandara di Indonesia yang akan ditawarkan kepada pihak asing berkembang dengan lebih banyak kekhawatiran bahwa keuntungan yang akan lari keluar negeri. Banyak pihak yang juga mengutarakan bahwa dengan masuknya investor asing dalam pengelolaan bandara di Indonesia akan lebih banyak merugikan Indonesia.

Sebenarnya dalam hal ini yang harus diwaspadai adalah aturan main yang diberlakukan sehingga keberadaan investor asing dalam mengelola bandara di Indonesia akan benar-benar menguntungkan kita. Pengalaman menunjukkan bahwa kita sering lemah dalam mengikat perjanjian atau kontrak dengan pihak asing.

Kelemahan ini terkadang juga merupakan refleksi dari bentuk adanya kepentingan lain dari para pelaksana pembuat kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak asing. Dalam hal ini persoalannya sangat sederhana yaitu sepanjang kontrak perjanjian yang diberlakukan dengan pihak investor asing benar-benar berorientasi kepada kepentingan nasional maka semua akan berlangsung dengan baik.

Baca juga: Menang Tender, Konsorsium Cardig-Changi Bakal Kelola Bandara Komodo

Bila ditinjau lebih jauh lagi mengenai keberadaan investor asing dalam pengelolaan bandara, maka dipastikan kebijakan ini akan sangat bermanfaat. Indonesia memang harus belajar banyak dalam aspek pengelolaan bandara secara profesional.

Kondisi dalam 20 tahun terakhir sangat jelas betapa pengelolaan bandara di Indonesia sangat memprihatinkan. Pertumbuhan penumpang yang sangat fantastis tidak diiringi dengan menyiapkan tenaga kerja profesional di bidangnya dan juga kurang memperhatikan mengenai kesiapan infrastruktur penerbangan.

Betapa ketika Soekarno Hatta Internatonal Airport mengalami over kapasitas, tidak ada langkah mendiagnosa dan menganalisis mengapa hal itu terjadi terlebih dahulu, tetapi justru dengan mudah saja diambil keputusan untuk menyalurkan kelebihan traffic ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

Hasilnya tentu saja memunculkan banyak masalah lainnya. Kegiatan penerbangan militer di Halim menjadi terganggu demikian pula halnya dengan pelaksanaan penerbangan sipil komersial yang bergiat ditengah-tengah lingkungan instansi pertahanan udara nasional.

Terbukti tidak berapa lama beroperasi di Halim, kemudian terjadi tabrakan pesawat terbang sipil di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Para pengelola bandara sama sekali tidak mengerti tentang peruntukkan bandara bagi kepentingan penerbangan sipil komersial dan fungsi dari sebuah pangkalan Angkatan Udara yang sifatnya terbatas untuk pergerakan umum.

Demikian pula yang terjadi pada beberapa bandara lainnya seperti di Bandung, Surabaya dan Jogyakarta. Yang paling menyolok adalah tentang bagaimana sebuah International Airport (di Kertajati) yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah dan kemudian menjadi tidak berguna sama sekali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X