Butuh Kepastian Ketersediaan Vaksin Covid-19, Pengusaha: We Don't Like Surprise

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah memberikan gambaran ketersediaan vaksin Covid-19 kepada pelaku usaha.

Pasalnya, tiap ada penundaan, selalu ada biaya penundaan (cost of delay) produksi bagi para pengusaha.

Rosan mengakui, para pelaku usaha tidak menyukai kejutan dan hal mendadak karena semua butuh perencanaan.

"Kita di dunia usaha, we don't like surprise. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya di semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delay-nya juga," kata Rosan dalam konferensi pers, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Sebelum Beli Dollar AS, Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini

Selain pengusaha, pemerintah juga perlu mempertebal biaya penundaan bila vaksin tidak bisa didistribusikan secara masif pada semester I 2021.

Pasalnya, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disiapkan sebesar Rp 356,4 triliun pada 2021 hanya dicanangkan untuk 6 bulan pertama.

Bila vaksin masif terdistribusi pada semester II 2021, pemerintah dianggap perlu membuat skenario lain.

Salah satunya menambah anggaran untuk perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan pendanaan bagi korporasi.

"Pembiayaan untuk korporasi ini bukan seperti stimulus seperti sekarang ini yang heavy-nya lebih ke BUMN. Memang ada pernyataan Januari minggu ketiga vaksin mulai didistribusikan. Tapi kita harus tahu kapan sebagian besarnya," ungkap Rosan.

Lebih lanjut dia menuturkan, UU Cipta Kerja menjadi game changer kedua yang mendongkrak pemulihan industri selain vaksin.

Namun, perlu dipastikan, target diterbitkannya aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tak meleset.

Baca juga: Salip Bill Gates, Elon Musk Jadi Orang Terkaya Kedua di Dunia

"Targetnya (diterbitkan PP dan Perpres) 3 bulan. Berarti Februari sudah harus selesai. Dengan itu, kepercayaan industri ada, iklim investasi meningkat, dan lapangan kerja tercipta lebih baik. Akselerasi digital di industri 4.0 juga meningkat," sebut Rosan.

Oleh karena itu dia berharap, UU Cipta Kerja ini benar-benar tereksekusi dengan baik. Bila berjalan baik, maka investasi dari luar dan dalam negeri terus berdatangan.

"Apalagi dengan adanya tensi (perang dagang) China, negara seperti AS dan Jepang itu sudah menyampaikan kepada perusahaan (nasional miliknya) untuk keluar dari China agar global value chain-nya tidak terdampak. Ini jadi game changer (untuk Indonesia)," tukas Rosan.