Pemerintah Kebut Penyelesaian 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 24/11/2020, 13:58 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tengah mengebut penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

“Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (23/11/2020).

Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang diunggah di Portal UU Cipta Kerja. Seluruh rancangan aturan turunan tersebut bisa diakses di https://uu-ciptakerja.go.id/.

Baca juga: BTN Dukung Pengembang Nusantara Percepat Program Sejuta Rumah

Dengan demikian masih ada 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 Perpres) yang masih belum diunggah ke Portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi substansinya antar K/L.

"Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan masukan dari masyarakat, seperti misalnya RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan Pemerintah tinggal menetapkan ke dalam PP," kata Airlangga.

Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional.

Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai Ibadah Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

Sedangkan rancangan Perpres yang terkait dengan pengaturan usaha di bidang penanaman modal, sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar.

Baca juga: OJK Bakal Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2022

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertanian Ditetapkan Jadi Program Jangka Panjang di Sumut dan Aceh

Pertanian Ditetapkan Jadi Program Jangka Panjang di Sumut dan Aceh

Rilis
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sri Mulyani: RI Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sri Mulyani: RI Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global

Whats New
Bitcoin Dekati Rp 350 Juta Per Keping, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin Dekati Rp 350 Juta Per Keping, Cek Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
1 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, Pertamina Kembangkan 376 Sumur Baru hingga Genjot Produksi Minyak Jadi 161.000 Bph

1 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, Pertamina Kembangkan 376 Sumur Baru hingga Genjot Produksi Minyak Jadi 161.000 Bph

Whats New
Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Whats New
PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Spend Smart
Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

BrandzView
Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Whats New
Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Whats New
Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Whats New
Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.