Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, perdagangan Indonesia akan sangat terpengaruh oleh perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

Pengaruh itu akan terasa baik Indonesia ikut di dalam RCEP maupun tidak. Lantaran, kerja sama dagang ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia setelah WTO.

Adapun RCEP merupakan perjanjian dagang yang disepakati pada 15 November 2020, setelah dirancang sejak Mei 2013.

Baca juga: Pakta Perdagangan Terbesar, RCEP Bisa Tekan Impor RI?

Perjanjian ini mencakup sepuluh negara anggota ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Serta lima negara mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo menjelaskan, terdapat beberapa kajian mengenai untung rugi Indonesia terhadap RCEP. Salah satunya, kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2019.

BKF menyatakan, jika Indonesia ikut RCEP maka selama periode 2021-2032 akan menyumbang kenaikan 0,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, jika tidak maka akan menurunkan PDB sebesar 0,07 persen.

"Namun angka ini mungkin ini harus dikalkulasi ulang, karena ada situasi pandemi yang dampak ekonominya cukup signifikan," ujar dia dalam webinar mengenai Perjanjian RCEP, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: 9 Tahun Dirundingkan, Perjanjian Dagang RCEP Disepakati

Selain itu, ada kajian dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag pada 2016. Hasilnya menunjukkan RCEP akan memberikan welfare gain pada Indonesia sebesar 1,52 miliar dollar AS.

Namun di sisi lain, perjanjian ini juga berpotensi meningkatkan defisit perdagangan Indonesia sebesar 491,46 juta dollar AS.

Iman bilang, potensi defisit itu bisa ditutup dengan memaksimalkan supply chain dari aspek backward linkage, yakni memenuhi kebutuhan bahan baku atau penolong yang lebih kompetitif dari negara RCEP lainnya.