Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Kompas.com - 25/11/2020, 10:04 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Edhy Prabowo, baru-baru ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster. 

Menteri KKP ditangkap KPK pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP. Keluarga Edhy Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan.

Pembukaan ekspor lobster memang sempat jadi polemik. Pasalnya di era Menteri KKP 2014-2019, Susi Pudjiastuti, dengan tegas melarang ekspor benih lobster karena alasan nilai ekonomis yang rendah dan hanya menguntungkan negara tetangga yang jadi pembudidaya losbter dewasa untuk diekspor.

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Gelar Kunjungan Kerja ke Hawaii

Dalam beberapa kesempatan, Edhy Prabowo menampik ikut bermain dalam penunjukan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster.

"Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," kata Edhy Prabowo pada 31 Juli 2020 lalu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi Partai Gerindra ini berjanji, pihaknya akan melarang ekspor benih lobster saat pengusaha budidaya di dalam negeri sudah bisa menyerap benih lobster tangkapan nelayan.

Edhy menyebut ekspor lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak.

Baca juga: 4 Kebijakan Kontroversial Menteri KKP Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK

"Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp 250. Sekarang 1 ekor minimal Rp 1.000. Mana yang anda pilih? Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp 500 miliar saya terima uang untuk negara," ujar dia.

Kader Gerindra jadi eksportir benih lobster

Soal adanya politikus Partai Gerindra yang dipilih sebagai eksportir benih bening lobster, Edhy Prabowo menyatakan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X