Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Kompas.com - 25/11/2020, 10:16 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menerapkan kelas standar untuk menggantikan jenis kelas 1, 2, dan 3 pada peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun telah memiliki konsep sementara penerapan kelas standar yang rencananya bakal mulai berlaku pada tahun 2022 tersebut.

Anggota DJSN Muttaqien menjelaskan nantinya kelas di dalam BPJS Kesehatan akan diubah menjadi dua kelas terlebih dahulu, yakni kelas A dan kelas B.

"Kelas A untuk peserta yang dibayar iurannya oleh pemerintan dan kelas B untuk selain yang dibayar pemerintah," ujar Muttaqien kepada Kompas.com, Selasa (25/11/2020).

Baca juga: Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Lebih lanjut dia menjelaskan, di dalam ketetapan baru, nantinya akan ada 11 kriteria kelas standar, salah satunya maksimal tempat tidur di rawat inap kelas A maksimal 6 tempat tidur dan kelas B maksimal 4 tempat tidur.

Pihaknya pun menjelaskan, saat ini masalah penyesuaian tarif iuran masih dikaji oleh pemerintah.

"Tim Pemerintah terdiri dari DJSN, Kemenkes, Kemenkeu dan BPJS Kesehatan masih dalam tahap proses pengambilan data, verifikasi, pengolahan data BPJS Kesehatan, dan akan melakukan simulasi dengan beberapa skenario dari input kebijakan yang akan diambil. Sehingga belum bisa diputuskan," kata dia.

Menurut Muttaqien, ada tiga aspek yang bakal mempengaruhi penyesuaian tarif iuran, yakni kebutuhan dasar kebijakan, kelas rawat inap JKN, dan penyesuaian tarif INACBGs dan kapitasi.

Bila perhitungan rampung dilakukan, maka akan dilakukan simulasi dan estimasi kemampuan membayar masyarakat pada hasil simulasi besaran iuran, selanjutnya baru pada finalisasi untuk besaran iuran.

"Jadi sekarang belum bisa diberi kesimpulan akan naik atau turun. Selanjutnya mengingat kesepakatan KDK dan Kelas standar JKN akan diimplementasikan pada tahun 2022, maka iuran tahun 2021 akan tetap mengacu pada Perpres 64/2020," ucap Muttaqien.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Kata KKP



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X