Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 25/11/2020, 10:36 WIB
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Edhy Prabowo, baru-baru ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri KKP ditangkap KPK pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP. Keluarga Edhy Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi, penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih udang. Kebijakan ekspor lobster sendiri beberapa kali menuai polemik, termasuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir. 

Dalam beberapa kesempatan, Edhy Prabowo menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Gelar Kunjungan Kerja ke Hawaii

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada perusahaan milik kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

”Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu,” ujar Edhy saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari Harian Kompas, 7 Juli 2020.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster. Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan saat itu yang belakangan jumlahnya bertambah.

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak? Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?” ungkap Edhy Prabowo.

Baca juga: Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Menurut menteri asal Sumatera Selatan ini, yang terpenting adalah keadilan dalam perdagangan. Dia juga menegaskan, calon eksportir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya.

Sebagai informasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi terus bertambah meski keputusan pemerintah untuk melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik di dalam negeri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X