Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga.

Penangkapan Edhy disebut terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

Sebagaimana diketahui, Edhy mengubah berbagai kebijakan menteri pendahulunya, Susi Pudjiastuti, seperti diperbolehkannya ekspor benih lobster pada Juni lalu.

Baca juga: Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Bukan hanya itu, Edhy kerap kali melontarkan sindiran terhadap kebijakan-kebijakan Susi.

Teranyar, pada Kamis (19/11/2020), Edhy kembali melontarkan sindiran kepada Susi secara tidak langsung.

Sindiran biasanya menekankan pada kondisi kelautan dan perikanan lima tahun lalu, yang notabene sedang dipimpin Susi Pudjiastuti.

Edhy terang-terangan tidak sepakat bahwa prosperity harus diutamakan ketimbang sustainability (keberlanjutan).

"Kalau kita lihat lima tahun lalu bagaimana industri kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu, dihadapkan antara sustainability (keberlangsungan) dengan prosperity," kata Edhy dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 secara virtual.

"Padahal, kalau kita melihat secara bijak, untuk apa kita bicara sustainability saja kalau prosperity tidak kita dapat?" lanjut dia.

Baca juga: Saling Sindir Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti, Soal Ekspor Benih Lobster hingga Penenggelaman Kapal

Edhy kemudian mengaitkannya dengan kondisi ekosistem tambak udang yang ada di Indonesia saat ini.

Dia mengklaim, masyarakat sudah mampu membudidaya udang hingga menghasilkan 40 ton tiap satu kali panen.

"Ini masyarakat bukan perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan atau beberapa pelaku usaha sudah ada yang berhasil panen 1 hektar 100 ton di atas 100 ton," ujar Edhy.

Sedangkan di era Susi, mantan menteri nyentrik itu justru memperketat pembukaan lahan tambak udang yang mengambil lahan mangrove.

"Padahal, untuk menyejahterakan masyarakat, memberi kehidupan mereka layak, tidak perlu sampai berhektar-hektar lahan. Sementara kita lihat semua di lapangan, banyak masyarakat yang memiliki tambak lebih dari 2 hektar di luar Jawa, tapi tidak pernah produktivitasnya bisa lebih dari 1 ton," tutur dia.