BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Kompas.com - 25/11/2020, 12:02 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menyelesaikan data peserta bermasalah.

Saat ini 1,7 juta data peserta yang bermasalah telah diserahkan ke Kementerian Sosial.

"Terdapat sisa data masih dilakukan pemadanan jumlahnya 1,7 juta jiwa, BPJS telah bersurat ke Kementerian Sosial," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Dari data bermasalah tersebut didominasi oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI dinilai lebih sulit untuk dihapus kepesertaannya.

Dalam rapat tersebut Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution juga menyebut permasalahan data peserta BPJS Kesehatan mencapai 5,05 juta peserta. Dari angka tersebut sebanyak 4,17 juta data merupakan peserta PBI.

Permasalahan data terbanyak di wilayah Papua dan Papua Barat yang mencapai 2,43 juta peserta. Sementara itu wilayah lainnya adalah Jawa Barat sebanyak 494.402 data bermasalah, Jawa Timur 358.487 data bermasalah, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 300.524 data, dan 294.658 data bermasalah.

"Dewas meminta menyelesaikan data bermasalah di wilayah Papua dan Papua Barat dengan mendorong Kementerian Sosial untuk segera mengambil keputusan terkait cleansing data PBI di wilayah Papua dan Papua Barat," jelas Chairul.

Selain itu koordinasi juga diminta untuk dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Sehingga dapat mendorong perbaikan validitas secara berkelanjutan. (Abdul Basith Bardan | Handoyo)

Baca juga: Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: 1,7 Juta data peserta BPJS Kesehatan bermasalah telah diserahkan ke Kemensos



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X