Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari. Edhy ditangkap terkait dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster

Merespons hal tersebut, Komisi IV DPR RI, sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengaku telah memberikan berbagai masukan ketika melakukan pembahasan kebijakan ekspor benih lobster.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansyah menceritakan, pada saat pembahasan kebijakan tersebut, Komisi IV terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak yang mendukung dan menolak usulan pembukaan keran ekspor benur.

"Kalaupun akhirnya menjadi sebuah keputusan dengan mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya nelayan dan menambah devisa, maka kami mengatakan, tolong siapapaun yang nanti terlibat dan dilibatkan dalam ekspor benur ini maka harus dilakukan dengan sangat hati-hati," tuturnya kepada Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Perserta Bermasalah ke Kemensos

"Kemudian juga sangat transparan. Siapapun yang terlibat dan dilibatkan harus benar-benar melalui tes," lanjutnya.

Lebih lanjut, Charles pun menegaskan, Komisi IV sempat mempertanyakan pemberitaan yang menyebutkan, kebijakan pembukaan keran ekspor benur hanya melibatkan anggota Partai Gerindra.

Di partai tersebut, Edhy diketahui menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional sejak tahun 2020.

Saat itu kata Charles, Menteri KKP menjawab dengan lugas siapapun bisa terlibat untuk menjadi pengekspor benih lobster.

Terkait dengan penangkapan Edhy, Komisi IV akan melakukan rapat internal yang membahas keberlangsungn kebijakan ekspor benur sejak Juni lalu.

"Kalau usulan kami yang paling penting melakukan evaluasi dari hasil ini semua," ucap Charles.

Baca juga: Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun