Berhasil Dampingi 200.000-an Petani, Kadin Indonesia Dapat Tugas Baru dari Jokowi

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi pendampingan kepada 2 juta petani swadaya, guna memperkuat inisiatif kolaboratif pada sektor pangan.

Sebelumnya, pada Jakarta Food Security Summit 2015, Jokowi juga meminta hal serupa. Hanya saja jumlahnya berbeda, yaitu 200.000-an petani.

“Saya dengar pada awal 2020 sudah tercapai, dan saya menunggu komitmen pendampingan kepada 2 juta petani pada 2023,” kata Jokowi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Jokowi, saat membuka Jakarta Food Security Summit ke-5 di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Terus Tumbuh Positif, Kadin: Sektor Pertanian Harus Diberi Prioritas

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja, membenarkan perkatakan Jokowi.

Dia menjelaskan, pada awal 2020 pihaknya bersama Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target.

Para petani yang mendapat pendampingan tersebar di seluruh Indonesia, dan telah mampu meningkatan produktivitas sekitar 70 persen beserta pendapatan sekitar 50-200 persen.

“Kadin bersama PISAgro bertekad meningkatkan pendampingan menjadi 2 juta petani pada 2023,” kata Franky.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia aktif berinovasi dan meningkatkan efisiensi produksi, untuk memacu kinerja sektor pangan nasional.

Baca juga: Kadin Dorong Industri Konstruksi Manfaatkan Teknologi Digital

Kemitraan inclusive closed loop juga diharapkan terus dikembangkan.

“Inisiatif Kadin berupa inclusive closed loop perlu terus dikembangkan, terutama dalam kemitraan antarpemangku kepentingan yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir,” kata Jokowi.

Jokowi memastikan, pemerintah siap mendukung berbagai inisiatif kolaboratif seperti inclusive closed loop yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, hingga off taker.

Beberapa inisiatif yang sedang berjalan seperti penerapan inclusive closed loop di lahan pertanian cabai Garut, Jawa Barat, serta industri minyak sawit, perlu terus dikembangkan dan diperbaharui agar produktivitas dan nilai tambah petani semakin meningkat.

Baca juga: Kadin Kalbar: Saatnya Perusahaan Lokal Melantai di Bursa Efek Indonesia

“Inclusive closed loop juga perlu direplikasi dan diperbanyak ke daerah-daerah lainnya,” ujarnya.

Pemerintah berharap, model bisnis kolaboratif yang inklusif tersebut dapat mendukung sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru.