Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Kompas.com - 25/11/2020, 19:54 WIB
Ilustrasi kerja sama, keanekaragaman. DOK.KOMPAS/RAHARDI HANDININGIlustrasi kerja sama, keanekaragaman.

Para ilmuwan melihat potensi tersebut sebagai sesuatu yang transformatif alih-alih transaksional. Sebab, para pihak menaruh aspirasinya pada keberlanjutan bisnis secara jangka panjang. Bukan aksi hit and run jangka pendek sekadar mencari selisih margin.

Kadang kala produsen tak langsung ke konsumen. Masih ada pihak intermediary di antara mereka. Misalnya pihak yang bertanggung jawab pada pemprosesan bahan baku. Pihak tengah ini juga bisa dikonsolidasi dalam koperasi yang sama bersama yang lain.

Contoh kasus, koperasi kopi sangat mungkin menggunakan model itu. Pertama adalah petani selaku produsen, kemudian ada juga roastery yang mengolah. Sampai kemudian kopi itu didistribusikan ke outlet atau kedai.

Tiga pihak itu bisa disatukan dalam satu atap. Tujuannya untuk mencari nilai terbaik, wajar dan adil bagi para pihak secara berkelanjutan.

Sayangnya, regulasi di Indonesia belum memungkinkan model koperasi seperti itu dibentuk. Kita hanya mengenal koperasi dengan basis satu pihak: konsumen saja, produsen saja, pemasar saja, dan lainnya. Sehingga mereka sesungguhnya terjebak pada silo atau kamar masing-masing. Apa yang terbaik bagi satu pihak, belum tentu bagi pihak yang lain.

Dalam kasus kopi di atas, para entrepreneur biasanya yang menjadi pihak tengah. Mereka bekerja untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Intervensinya bisa dengan pemprosesan, branding, pemasaran, dan seterusnya.

Mereka memperoleh stok dari petani, lalu diolah lebih lanjut dan dijual ke outlet atau kedai. Kita akan menilainya sebagai pengepul yang memperoleh nilai lebih dari para produsen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sesungguhnya lebih dari itu. Para entrepreneur itu juga menanggung risiko serta mengeluarkan sumber daya yang tak sedikit. Dari modal, mesin, akses pasar, riset dan pengembangan serta variabel lainnya.

Baca juga: Menkop UKM: Dulu Ada Kesan LPDB Musuh Koperasi, Sekarang Sudah Berubah

Bila membentuk koperasi, mereka dipastikan tak akan mengajak petani produsen yang jumlahnya ratusan atau ribuan orang. Sebabnya, mereka khawatir dengan logika demokrasi voting di koperasi.

Pada kasus seperti itu koperasi multipihak bisa menjadi solusi. Para pihak berdiri sebagai kelompok sendiri-sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X