Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Kompas.com - 25/11/2020, 19:54 WIB
Ilustrasi kerja sama, keanekaragaman. DOK.KOMPAS/RAHARDI HANDININGIlustrasi kerja sama, keanekaragaman.

Dalam lanskap digital, yang lima tahun belakang sedang menggeliat, hilang potensi itu terlihat jelas. Contohnya, ada salah startup ride hailing yang founder-nya peduli pada driver sehingga ingin perusahaannya berbasis koperasi.

Harapannya agar para driver ikut memiliki perusahaan. Sampai kemudian oleh notaris disuguhkan aturan bahwa hak-kewajiban semua anggota adalah sama. Termasuk dalam voting tadi, satu orang-satu suara.

Padahal pengembangan bisnis, ide, aplikasi/teknologi dimulai dari founder. Belum termasuk investasi awal untuk operational expenditure. Semua dari kantong si founder.

Bila dikoperasikan, dengan hak-kewajiban yang sama, koperasi justru nampak tidak adil bagi para founder. Jadilah sekarang founder memilih mendirikan perusahaannya berbasis perseroan.

Jadilah para driver tak menjadi pemilik dari perusahaan itu. Di sini, kembali kita kehilangan potensi, yakni hilangnya peluang deviden dan benefit lainnya bagi para driver.

Ada juga hilang potensi dari sektor film. Beberapa tahun terakhir berkembang koperasi film di Indonesia. Ide dasarnya bagaimana penonton ambil bagian dalam produksi film. Mereka menjadi anggotanya bersama para pemain, serta kru film lainnya.

Perlu diingat rantai industri film sangat panjang. Bila dimulti-pihakkan sekurang-kurangnya bisa menampung: bagian produksi, pemain atau artis dan penonton.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di luar negara lain koperasi multipihak bisa terdiri dari dua pihak, tiga bahkan ada yang sampai delapan pihak. Kuncinya dengan melihat rantai nilai suatu bisnis dan siapa saja yang terlibat dalam mencipta nilai di dalamnya.

Hal itu juga yang mempengaruhi berapa persen suara masing-masing pihak. Pihak yang menjadi backbone bisnis itu dapat diberi suara lebih besar daripada yang lain, dengan catatan tidak dominan.

Baca juga: Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Diskresi menteri

Mari kita tengok satu kasus lagi, yang terjadi pada 2016/2017. Tahun 2016 aplikasi moda transportasi mulai massif di Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Whats New
Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Whats New
Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Whats New
Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Whats New
Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X