Firdaus Putra, HC
Komite Eksekutif ICCI

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Kompas.com - 25/11/2020, 19:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pro-kontra, termasuk serangkaian demonstrasi dan ada juga keributan terjadi antara ojek pangkalan dengan ojek online, antara perusahaan taksi dengan taksi online. Agar tak berlarut, negara hadir meregulasinya.

Kemudian Permenhub No. 32 Tahun 2016 terbit, yang melegalkan layanan taksi online beroperasi. Aturan itu telah direvisi dua kali dan sekarang kita berpegang pada Permenhub No. 108 Tahun 2017.

Sebagian pengamat mengatakan, Permenhub ini sangat powerfull, sebab tanpa peraturan menteri ini, taksi online adalah ilegal.

Lalu bagaimana dengan nasib ojek online? Prosesnya lebih panjang, sampai ke Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan No. 41/PUU-XVI/2018, yang menyatakan sepeda motor bukan sarana transportasi umum.

Lagi-lagi realitas berlari kencang, praktik ojek online sudah massif dan juga memberi manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Negara tidak boleh abai, jadilah keberadaan mereka baru diatur tahun 2019 melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Dua kasus itu adalah bentuk diskresi yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Salah satu pertimbangannya adalah permakluman sebab sarana transportasi publik belum tersedia massif di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan zaman serba digital yang membawa aneka model bisnis baru: sharing economy, collaborative economy, dan sejenisnya.

Diskresi semacam itu lazim dan diatur juga oleh undang-undang, yalni UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa pejabat pemerintah yang berwenang, dalam sektornya masing-masing, dapat membuat diskresi.

Salah satu sebabnya ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak atau belum mengaturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Cara Membantu Karyawan Mengurangi Stres Masalah Finansial

5 Cara Membantu Karyawan Mengurangi Stres Masalah Finansial

Work Smart
Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Whats New
Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Whats New
Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Whats New
Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Whats New
Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Whats New
Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Whats New
Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Whats New
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Whats New
Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Whats New
Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Whats New
Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Whats New
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.