KPPU Lanjutkan Pemeriksaan ke Perusahaan yang Diduga Memonopoli Kargo Ekspor Benur

Kompas.com - 26/11/2020, 09:57 WIB
Kelompok nelayan binaan Pol Airut Polda Aceh membudidaya lobster di kawasan Laut Ulee Lheu, Banda Aceh. Kamis (09/07/2020). Bibit lobster yang dibudidayakan secara alami ini merupakan hasil tangkapan nelayan di perairan laut Aceh yang berukuran dibawah 200 gram yang dibeli dengan harga Rp 130 ribu, kemudian setelah satu bulan dirawat dan  diberi pakan alami lobster ini siap dipanen untuk diekspor dengan harga hingga Rp 700 ribu perkilohramnya. KontributorKelompok nelayan binaan Pol Airut Polda Aceh membudidaya lobster di kawasan Laut Ulee Lheu, Banda Aceh. Kamis (09/07/2020). Bibit lobster yang dibudidayakan secara alami ini merupakan hasil tangkapan nelayan di perairan laut Aceh yang berukuran dibawah 200 gram yang dibeli dengan harga Rp 130 ribu, kemudian setelah satu bulan dirawat dan diberi pakan alami lobster ini siap dipanen untuk diekspor dengan harga hingga Rp 700 ribu perkilohramnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya mengungkap nama satu perusahaan yang diduga memonopoli bisnis kargo ekspor benih lobster (benur).

Perusahaan itu adalah PT Aero Cipta Kargo (ACK) yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers semalam, Rabu (25/11/2020).

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo mengatakan, pihaknya tidak bisa menyebut inisial perusahaan pada awalnya karena mengutamakan prinsip praduga tak bersalah.

Baca juga: Sebelum Edhy Prabowo Ditangkap KPK, KPPU Tengah Dalami Dugaan Monopoli Ekspor Benih Lobster

KPPU dalam hal ini tidak bisa bertindak seperti KPK yang memiliki wewenang untuk menggerebek, menyita, ataupun menyadap. KPPU mendapat bukti dari data penelitian, pemeriksaan, dan pemanggilan pihak terkait.

"Ya, kami tidak sebutkan inisial di siaran pers kami sebelumnya karena prinsip praduga tak bersalah. Kalau kemudian via penyadapan, penyitaan, dan lain-lain KPK dapat bukti adanya suap, pasti kemudian mereka berani sebutkan," kata Kodrat saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Kodrat menuturkan, perusahaan yang diungkap KPK itu adalah bukti-bukti yang memang telah dikumpulkan KPPU yang saat ini dalam proses penelitian. Bukti ini diperlukan untuk memasuki tahap penyelidikan, pemeriksaan, dan sidang perkara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut dia menuturkan, proses penanganan perkara via jalur penegakan oleh KPPU masih terus berlanjut hingga kini. Sebab, kasus persaingan usaha tidak sehat tetap masuk dalam ranah KPPU.

"Toh, monopoli bukan ranah hukum KPK. KPK dengan kewenangannya mengungkap bukti kuat yang ada unsur pidana korupsi suap guna (PT) ACK memperoleh hak monopoli. KPPU menangani praktik monopoli (PT) ACK-nya," sebut Kodrat.

Sebelumnya kasus monopoli kargo dalam ekspor benur ini sempat disangkal oleh Staf Khusus Menteri KP, Andreau Pribadi, yang saat ini juga menjadi tersangka kasus suap penentuan kargo ekspor benih lobster.

Baca juga: Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Beberapa waktu lalu Andreau menegaskan, kesepakatan terkait perusahaan logistik dengan eksportir merupakan kesepakatan dari Pelobi (perkumpulan Lobster Indonesia).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X