Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Kompas.com - 27/11/2020, 19:45 WIB
Ilustrasi: Benih lobster Dok. Kementerian Kelautan dan PerikananIlustrasi: Benih lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Ad Menteri Kelautan dan Perikanan Luhut Binsar Pandjaitan memulai tugas pertamanya dengan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (27/11/2020).

Menurut Luhut, kebijakan terkait benih lobster atau benur yang diatur di dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak ada yang salah.

Luhut menyebut kebijakan terkait benih lobster tersebut memberikan manfaat positif bagi nelayan dan juga masyarakat.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap, KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

"Tadi rapat pertama dengan semua Eselon I (KKP), untuk meilhat jangan ada pekerjaan yang terhenti. Nanti kita evaluasi sebentar mengenai lobster. Jadi dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah, tadi sudah saya cek, tanya Pak Sekjen KKP dan Pak Lambok, semua dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujarnya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Meski regulasi tidak ada yang salah, namun untuk sementara waktu dihentikan pelaksanaan ekspornya lewat Surat Edaran (SE) KKP Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

"Kalau ada yang salah, nanti kita evaluasi. Sekarang kita hentikan beberapa waktu. Setelah nanti evaluasi, kita akan lanjutkan lagi, kalau memang bisa dilanjutkan. Sementara yang kita lihat salah tadi adalah monopoli pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Harga Benih Lobster di Nelayan Cuma Rp 3.000, di Pengepul Rp 20.000

Kendati demikian, Luhut tetap meminta laporan hasil evaluasi benih lobster yang dilakukan oleh tim KKP dengan tenggat waktu yang diberikan hingga pekan depan.

"Pak Sekjen dengan tim sedang mengevaluasi. Nanti minggu depan, dilaporkan kepada saya. Kalau kita lihat bagus, bisa kita teruskan. Karena sekali lagi Pak Sekjen bilang kepada saya, itu memberikan manfaat kepada nelayan-nelayan kita di pesisir selatan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.