Saat NU dan Muhammadiyah Kompak Minta Ekspor Benih Lobster Dihentikan

Kompas.com - 30/11/2020, 09:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara ekspor benih bening lobster (benur) usai eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap penentuan jasa kargo ekspor lobster di KPK

Ekspor benur sendiri sebenarnya sudah menuai polemik sejak lama. Di awal masa jabatannya, Edhy Prabowo sudah langsung membahas dibukanya kembali izin ekspor benih lobster.

Padahal di era Menteri KP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti, ekspor lobster dalam bentuk benur adalah hal terlarang. Ekspor benur dinilai lebih banyak menguntungkan negara tetangga Vietnam yang memiliki banyak pusat budidaya lobster.

Selain itu, Susi beranggapan, ekspor lobster yang masih kecil dinilai merugikan nelayan karena nilai ekonomi yang rendah dan memicu eksploitasi ekosistem lobster di laut.

Baca juga: Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Pembukaan ekspor benih lobster juga mendapat pertentangan dari dua ormas terbesar di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segara menghentikan ekspor benih lobster.

Dikutip dari Harian Kompas, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Sarmidi Husna menilai, pangkal persoalan benih lobster adalah peraturan. Kebijakan ekspor benih lobster memicu eksploitasi benih besar-besaran dan merugikan nelayan dalam jangka panjang.

Ekspor benih lobster difasilitasi pemerintah dengan dalih menekan penyelundupan. Padahal, upaya menekan penyelundupan bukan dengan melegalkan ekspor benih, melainkan memberi hukuman dengan efek jera bagi pelaku.

Baca juga: Luhut Puji Edhy Prabowo: Sebenarnya Orang Baik, Seorang Ksatria

”Yang perlu dievaluasi adalah peraturan karena masalahnya di peraturan. Evaluasi harus melibatkan pihak-pihak terkait yang peduli terhadap keberlanjutan lobster,” kata dia. 

Sementara itu dilansir dari Kontan, berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail PBNU, Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandatangani M. Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada 4 Agustus 2020 silam, ada beberapa pertimbangan PBNU mengeluarkan sikap soal ekspor benih lobster ini

Berdasarkan studi hukum positif, ada tiga aspek batu uji yang harus ditelaah secara simultan dan seimbang: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dari aspek kemanfaatan, untuk jangka pendek, ekspor benih lobster, memang menguntungkan pendapatan nelayan kecil penangkap benih.

Baca juga: Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Tapi dalam jangka panjang, ekspor benih lobster ini dapat melemahkan daya saing Indonesia dalam peta eksportir lobster dunia, serta menguntungkan pebisnis dari negara pesaing Indonesia, seperti Vietnam.

Di sisi lain, kebijakan ekspor benih lobster ini juga melemahkan minat budi daya lobster di dalam negeri, dan dapat menggunggu ketersediaan dan keberlanjutan benih lobster.

Respon Muhammadiyah

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengapresiasi langkah pemerintah menyetop sementara ekspor benih lobster yang diikuti evaluasi.

Namun, ia mengingatkan, evaluasi tak perlu tergesa-gesa. Pembenahan kebijakan ekspor benih lobster tidak cukup dari tataran pelaksanaan, tetapi harus menyentuh aspek hulu atau substansi aturan.

Baca juga: Kata Luhut, Tidak Ada yang Salah dalam Regulasi Ekspor Benih Lobster

”Evaluasi perlu diletakkan bukan dalam kerangka waktu. Masalahnya bukan waktu, tetapi substansi, kompetensi, serta transparansi,” kata dia.

Ia menambahkan, sasaran kebijakan tata kelola lobster adalah keberlanjutan benih serta kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Oleh karena itu, mekanisme evaluasi perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan unsur-unsur masyarakat sipil, seperti akademisi, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai informasi, Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekembalinya dari lawatan ke Amerika Serikat. Lembaga anti-rasuah itu menyita sejumlah barang mewah yang diduga dibeli Edhy dan istrinya dari uang suap terkait perizinan ekspor benih lobster tahun 2020.

Baca juga: Edhy Prabowo Belanja Barang Mewah Rp 750 Juta di AS, Bea Masuk Belum Dibayar karena Disita KPK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Spend Smart
Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Whats New
Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Work Smart
Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Whats New
Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Work Smart
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Work Smart
Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Spend Smart
IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar 'No Work No Pay' | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar "No Work No Pay" | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.