Luhut Targetkan RPP UU Cipta Kerja Terealisasi Februari 2021

Kompas.com - 01/12/2020, 05:07 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin pertemuan ke-3 tingkat menteri dalam Forum AIS secara daring, Rabu (25/11/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin pertemuan ke-3 tingkat menteri dalam Forum AIS secara daring, Rabu (25/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menargetkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sedang digodok saat ini, terealisasi pada Februari 2021.

“Saat ini, RPP Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021,” ujar Luhut secara daring dalam Forum Tri Hita Karana, Senin (30/11/2020).

Di hadapan peserta asing dari negara luar yang mengikuti forum tersebut, Luhut menjelaskan latar belakang terciptanya Omnibus Law.

Baca juga: Luhut Mengakui Angka Kasus Covid di RI Mengalami Kenaikan

Menurut Luhut, Indonesia merupakan negara yang paling kompleks untuk melakukan bisnis akibat banyaknya regulasi yang dikeluarkan. Meskipun seiring waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat.

Namun angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Luhut pun menilai, saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai Omnibus Law disosialisasikan dan dapat dilihat secara langsung.

"Omnibus Law merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit. Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis risiko,” ujarnya.

Mantan Menko Polhukam ini berharap, melalui Omnibus Law pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Sekaligus mampu menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak serta mendorong perdagangan internasional.

"Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan  untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan," kata dia.

Baca juga: Kasus Covid Naik Signifikan, Luhut Ingin Tak Ada Lagi Kerumunan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA Hingga Bank Mandiri

Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA Hingga Bank Mandiri

Spend Smart
IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

Earn Smart
Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Whats New
Mengenal Hukum Penawaran, Begini Bunyi dan Faktor yang Memengaruhinya

Mengenal Hukum Penawaran, Begini Bunyi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun 1.000 per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun 1.000 per Gram

Whats New
Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Spend Smart
Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Whats New
 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.