Luhut: Regulasi soal SWF Akan Efektif Januari 2021

Kompas.com - 01/12/2020, 06:09 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan CEO IDFC Adam Boehler di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan CEO IDFC Adam Boehler di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan regulasi mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Soveregein Wealth Fund ( SWF) akan rampung dan mulai diimplementasikan pada Januari 2021.

"Bulan depan, pertengahan saya kira, semua regulasi dan aturan hukum untuk Sovereign Wealth Fund selesai. Dan Januari akan mulai efektif berjalan," katanya secara daring dalam Forum Tri Hita Karana, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut kata Luhut, saat ini sudah ada komitmen investasi yang masuk ke LPI dari International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat ( AS) sebesar 2 miliar dollar AS.

Baca juga: Kasus Covid Naik Signifikan, Luhut Ingin Tak Ada Lagi Kerumunan

Selain itu, Luhut juga menjelaskan, terdapat sejumlah negara sudah menggunakan skema SWF yang manfaatnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Rusia dan India.

Mantan Menko Polhukam ini juga menargetkan, Indonesia bakal menghimpun dana SWF hingga 6 miliar dollar AS pada tahun ini.

"Karena kita punya (potensi) sekitar 600 miliar dollar AS dari BUMN. Ini jadi semacam backdoor listing untuk membuat pendanaan ini sangat kredibel," ujarnya.

Sewaktu kunjungan kerja ke AS pekan lalu, Luhut melakukan pertemuan dengan para donatur seperti Blackstone Group Inc, Blackrock Investment, dan IDFC akan berlangsung di Gedung Putih, Washington DC, AS pada Rabu (18/11/2020).

Pemerintah kata Luhut, berharap bisa dana SWF bisa mencapai 50 sampai 60 miliar dollar AS pada 2021. Luhut menyebutkan, hingga 2 tahun ke depan, total dana abadi yang dihimpun oleh Pemerintah Indonesia untuk dikelola oleh LPI bisa mencapai 300 miliar dollar AS atau setara Rp 4.200 triliun.

Baca juga: Kata Luhut, Tidak Ada yang Salah dalam Regulasi Ekspor Benih Lobster



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X