BrandzView
Konten ini merupakan kerjasama Kompas.com dengan SKK Migas

Gelar IOG 2020, SKK Migas Ajak Stakeholder Wujudkan Visi 1 Juta Barrel 2030

Kompas.com - 01/12/2020, 08:09 WIB
Demi memastikan realisasi target 2030, SKK Migas menyelenggarakan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020). Dok. SKK Migas Demi memastikan realisasi target 2030, SKK Migas menyelenggarakan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020).

KOMPAS.com – Sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas) hingga saat ini masih memainkan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Karenanya, produksi migas terus ditingkatkan agar kontribusi terhadap perekonomian nasional tetap terjaga.

Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) berupaya memecahkan rekor produksi migas Indonesia pada 2030.

Pada tahun tersebut, SKK Migas menargetkan produksi minyak bumi sebesar 1 juta barrel minyak per hari (BOPD) dan gas alam sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD), atau secara total sebesar 3,2 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD).

Bila dibandingkan capaian produksi migas pada akhir 2019 yang sebesar 746.000 barrel minyak per hari dan 5,9 miliar standar kaki kubik gas per hari, target tersebut meningkat tajam.

Baca juga: Menyelisik Rencana Jangka Panjang SKK Migas dalam Meningkatkan Produksi Minyak dan Gas

Demi memastikan realisasi target 2030, SKK Migas menyelenggarakan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020). Forum ini akan dilaksanakan secara daring pada 2 – 4 Desember 2020.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman yang juga Ketua Steering Committee IOG 2020 mengatakan, forum ini dilaksanakan untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terkait visi jangka panjang SKK Migas.

Ia menambahkan, komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan menjadi kunci penting untuk mewujudkan industri hulu migas sebagai pilar utama pembangunan dan ekonomi nasional.

“Kami berharap, visi SKK Migas ini menjadi visi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan yang berada di industri hulu migas. Tidak mungkin SKK Migas berjalan sendirian,” kata Fatar dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Punya Visi Produksi 1 Juta Barel, Ini Strategi SKK Migas untuk Tingkatkan Cadangan Migas Nasional

Adapun konvensi virtual tersebut terbuka untuk umum secara cuma-cuma, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website https://www.iogconvention2020.com.

SKK Migas menargetkan sebanyak 10.000 peserta dapat tergabung dalam IOG 2020. Baik dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pelaku bisnis hulu migas nasional dan internasional, akademisi, termasuk awak media.

“Kami akan mengundang para pihak tersebut untuk berdiskusi dan menghasilkan program nyata yang akan mendukung visi SKK Migas,” ujar Fatar.

Wilayah Kerja (WK) Rokan yang akan dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021 masih memiliki potensi cadangan yang besar. Oleh karena itu, kesuksesan alih kelola blok tersebut, menjadi salah satu kata kunci kesuksesan menuju capaian target 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan gas 12 BSCFD (milyar kaki kubik per hari) di tahun 2030.Dok. SKK Migas Wilayah Kerja (WK) Rokan yang akan dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021 masih memiliki potensi cadangan yang besar. Oleh karena itu, kesuksesan alih kelola blok tersebut, menjadi salah satu kata kunci kesuksesan menuju capaian target 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan gas 12 BSCFD (milyar kaki kubik per hari) di tahun 2030.

Kawal visi 1 juta barrel

Sebagai informasi, forum IOG 2020 akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan narasumber utama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

Baca juga: Eksplorasi, Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Energi di Masa Depan

Sebagai salah satu langkah untuk mengawal visi jangka panjang produksi 1 juta barrel, forum IOG 2020 memiliki empat tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi kebijakan dan strategi untuk menarik investasi di industri hulu migas.

Kedua, mengidentifikasi tantangan dan membuat inisiatif untuk mendorong kolaborasi antara investor dan pemangku kepentingan. Ketiga, merinci program charter berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Terakhir, memberikan dan pemberian penghargaan bagi Kontraktor KKS.

Adapun untuk mewujudkan visi produksi 1 juta barrel, lanjut Fatar, SKK Migas telah melakukan transformasi hulu migas sejak awal 2020 melalui Rencana Strategis (Renstra) Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0.

Transformasi ini mencakup kegiatan usaha hulu migas keseluruhan dengan SKK Migas, selaku pengelola kegiatan usaha tersebut, menjadi penggerak.

Baca juga: Menyelisik Peran Industri Hulu Migas untuk Pembangunan Daerah

Dalam Renstra IOG 4.0, SKK Migas menetapkan 4 pilar strategis dan 6 pilar pendukung (enablers) yang akan menjadi acuan industri hulu migas Indonesia untuk mewujudkan produksi 1 juta BOPD dan gas 12 miliar BSCFD.

Dari pilar-pilar tersebut, diperoleh 22 program utama dengan 80 target dan lebih dari 200 action plans yang akan dilaksanakan hingga 2030. Berdasarkan data SKK Migas, hingga Oktober 2020, terdapat 18 program telah diselesaikan. Sementara, 44 program sisanya akan dilaksanakan pada 2021.

Ia menilai, tahun ini merupakan tantangan berat karena adanya pandemi Covid-19 dan rendahnya harga minyak.

“Hal tersebut mengoreksi pencapaian long term plan (LTP) SKK Migas sebesar 2,7 persen. Apabila pandemi dapat dikendalikan di 2021, kami optimistis LTP akan kembali on track pada 2022 dan 2023,” ujar Fatar.

Baca juga: Blok Terminasi dan Upaya Menjaga Aset Migas Nasional

Langkah mencapai produksi 1 juta barel di tahun 2030 membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi audit.Dok. SKK Migas Langkah mencapai produksi 1 juta barel di tahun 2030 membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi audit.

Rangkaian acara pendahuluan

Untuk mendukung perhelatan IOG 220, SKK Migas juga telah menggelar tiga acara pendahuluan, yakni Forum Eksplorasi dan Produksi atau Forum Group Discussion Exploration and Production 2020 (FGD EP 2020), Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) Group Discussion, serta FGD Forum Ekonomi dan Keuangan 2020.

FGD EP 2020 diselenggarakan secara daring, Kamis (5/11/2020). Pada acara tersebut, dibahas empat pilar strategis yang ditetapkan SKK Migas untuk mencapai visi produksi minyak 1 juta BOPD.

Keempat pilar itu adalah mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, akselerasi dari sumber daya ke produksi, mengakselerasi dari sumber daya migas ke produksi migas melalui Enhanced Oil Recovery (EOR), serta kegiatan eksplorasi secara masif.

Sejumlah program kerja di dalam empat pilar tersebut sudah berhasil dilaksanakan. Misalnya, untuk mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, SKK Migas berhasil menambah produksi melalui program Fill The Gap 18.300 BOPD dan 17 MMSCFD.

Baca juga: Langkah Sigap Atasi Tumpahan Minyak

Selain itu, SKK Migas juga sudah memastikan kesepakatan investasi awal di Wilayah Kerja (WK) Rokan untuk mendukung pengeboran 200 sumur baru.

Sementara, dalam akselerasi dari sumber daya ke produksi, SKK Migas berhasil melakukan percepatan onstream POD Lapangan PB di WK Mahato dan Lapangan KBD WK Sakakemang, penyelesaian proposal insentif, serta pengeboran 4 sumur delineasi di Natuna untuk percepatan pengembangan undeveloped discovery.

Terkait EOR, SKK Migas dan Kontraktor KKS telah melakukan proses evaluasi Pre-POD Lapangan Minas di WK Rokan dan ditargetkan on stream pada 2024.

Dalam mendukung kegiatan eksplorasi secara masif, SKK Migas melalui KKP WK Jambi Merang mengakuisisi seismik 2D di wilayah terbuka sepanjang kurang lebih 32.200 kilometer. Upaya ini tercatat sebagai akuisisi seismik terbesar di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir.

Baca juga: Gross split Rugikan Investor Migas, Mitos atau Fakta…

Sama seperti acara FGD EP 2020, acara FAMI Group Discussion juga diselenggarakan secara daring pada 2-3 November 2020. Forum tersebut membahas fungsi penting audit dalam mewujudkan visi jangka panjang 1 juta BOPD 2030.

Ketua Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) dan koordinator pengawas internal SKK Migas Medi Apriandi mengatakan, untuk mengawal visi produksi 2030, para auditor hulu migas dituntut melakukan penyesuaian dalam bekerja, bersinergi, berkolaborasi, dan tingkat pengetahuan.

Adapun penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan metode dan implementasi audit yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan bisnis. Dengan demikian, prinsip good corporate governance di industri hulu migas nasional bisa dijalankan.

“Salah satu jalan keluarnya adalah para auditor harus menyesuaikan diri dan menyepakati role model pelaksanaan audit dengan adanya keterbatasan untuk melakukan audit secara fisik,” kata Medi dalam diskusi daring FAMI Group Discussion (FGD), Senin (2/11/2020), sebagaimana dilansir dari laman skkmigas.go.id.

Baca juga: SKK Migas: Blok Rokan Tetap Jadi Tulang Punggung Produksi Migas Nasional

Pada acara diskusi yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto juga menekankan pentingnya fungsi assurance (internal audit, risk management, dan compliance) di SKK Migas dan Kontraktor KKS.

“Tidak hanya fokus pada management compliance untuk menjadi safety net, tetapi harus berperan aktif menjadi jembatan demi tercapainya tujuan organisasi dengan memberikan perbaikan proses good governance,” jelasnya.

Dwi menilai, langkah menuju 1 juta barrel membutuhkan lompatan kerja untuk menekan risiko dan kendala. Sebab, yang dilakukan adalah business not as usual.

“Fungsi assurance diharapkan dapat menemukan proses bisnis yang efisien dan tidak menjadi penghambat,” terangnya.

Baca juga: SKK Migas Kejar Rekor Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk 2030

Di acara pendahuluan ketiga, SKK Migas mengadakan FGD Forum Ekonomi dan Keuangan 2020 secara virtual dengan tema “Strategic Collaborative Synergy and Effective Fiscal Terms”, Sabtu (21/11/2020).

Forum ini menjadi wadah diskusi antara SKK Migas, Kontraktor KKS, para ahli ekonomi dan keuangan dalam dan luar negeri, serta para pengambil keputusan di Indonesia untuk membahas rumusan kebijakan fiskal yang paling efektif dan menarik bagi sektor hulu migas Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Nanang Untung mengatakan, Indonesia perlu melakukan perbaikan fiscal attractiveness untuk mempercepat perbaikan kebijakan fiskal agar menarik bagi investor.

Ia menjelaskan, beberapa negara di dunia saat ini sedang mereformasi rezim fiskal untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan integrasi dan sinergi di seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi hulu migas melalui sejumlah langkah.

Baca juga: SKK Migas: RI Produksi 1 Juta Barel Minyak Per Hari Harus Siap Hadapi Risiko

“Mulai dari pengembangan dan penemuan cadangan dengan ditemukannya giant discovery, mempercepat monetisasi undeveloped discoveries, optimalisasi produksi bersamaan dengan transisi renewable energy yang progresif, hingga menyiapkan ketersediaan energi yang terjangkau, dapat diterima, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Monetisasi Arief S Handoko menilai, semua stakeholder perlu memiliki spirit yang sama untuk mencari konsep atau bentuk rumusan insentif atau stimulus sebagai bentuk jaminan kepastian investasi.

Insentif tersebut dibutuhkan industri hulu migas karena gap antara produksi dan konsumsi di dalam negeri semakin besar.

“Untuk meningkatkan cadangan, mutlak dibutuhkan eksplorasi yang saat ini mulai bergerak ke arah yang sulit, yaitu bergerak dari wilayah barat ke timur, dan dari darat ke laut. Inilah mengapa dibutuhkan insentif tersebut,” paparnya.

Baca juga: Kepala SKK Migas Sebut Cadangan Minyak Cukup untuk 15 Tahun

Arief menambahkan, jenis insentif yang dibutuhkan kontraktor beragam, tergantung kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam jangka pendek, insentif yang dibutuhkan meliputi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 terkait fasilitas perpajakan untuk kontrak kerja sama existing.

Revisi diperlukan agar fasilitas pajak tidak hanya diberikan sejak tahap eksplorasi, tetapi juga diberikan hingga akhir masa kontrak demi menjamin kepastian keekonomian proyek migas.

Sementara, untuk kontrak kerja sama baru, perlu pemberlakuan kembali assume and discharge melalui revisi UU Migas.

Baca juga: SKK Migas: Potensi Migas Indonesia Tarik Perhatian Perusahaan Asing

Adapun jenis insentif lain untuk mendukung kegiatan jangka menengah dan panjang antara lain tax allowance, pembebasan branch profit tax (BPT) atas penghasilan, tax consolidation, dan tax holiday.

Terkait insentif tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya secara positif dan terbuka akan mendalami bentuk kebijakan fiskal yang akan diberikan.

“Kami siap berdiskusi untuk memperbaiki kebijakan fiskal yang dibutuhkan,” ujarnya.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya