Sri Mulyani: Kalau Ternyata Tetap Kurang, Ya Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan peran penting utang dalam menjaga keseimbangan APBN. Anggaran negara memang sering kali dibuat defisit agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi.

Namun, lanjut dia, negara tak sembarangan dalam mengajukan utang. Selama tujuannya positif dan rasionya tak melebihi produk domestik bruto ( PDB), utang dianggap masih terkendali.

"Kalau ternyata tetap kurang (defisit), ya utang. Agar tidak menyusahkan, cari utang yang baik," kata Sri Mulyani seperti dikutip pada Selasa (1/12/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membeberkan, hampir tak ada negara di dunia yang tidak mengandalkan utang, tak terkecuali negara-negara maju.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Negara-negara maju juga menutup defisit anggarannya dengan utang, baik utang domestik maupun yang ditarik dari luar negeri.

"Kalau kalian lihat film Korea, kayaknya negaranya lebih kaya dari kita, kira-kira kekurangan uang enggak ya untuk belanja? Ya kekurangan banget, ya utang juga," ucap Sri Mulyani.

"Kalau kalian lihat Uni Emirat, kalau ke Dubai kayaknya negaranya luar biasa, kotanya semua gedung pencakar langit. Kemudian Eropa, Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, kira-kira negara itu punya utang enggak? Pasti punya utang," tambah dia.

Sebagai bendahara negara, sudah menjadi tugasnya untuk menjaga rasio utang tetap terkontrol. Apalagi, Indonesia membutuhkan uang yang tak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari pajak masih belum mencukupi.

Baca juga: Lonjakan Utang Luar Negeri RI di 2 Periode Jokowi

"Menkeu-nya harus bisa kelola pendapatan negara, ditingkatkan, belanja dikelola, dan utang juga dengan tingkat baik. Bagaimana jadi negara maju, tanpa menjadi krisis keuangan," ujar Sri Mulyani.

Jawab pengkritik utang

Sri Mulyani sebelumnya juga sempat menjawab para pihak yang mengkritik kebijakan utang pemerintah, termasuk utang luar negeri Indonesia. Kata dia, utang pemerintah sudah direncanakan jauh hari untuk menyeimbangkan postur APBN.