Kompas.com - 01/12/2020, 17:34 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat melakukan video call dengan Dokter Faisal dari RSPI, Minggu (27/9/2020). Dok. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden RI Joko Widodo saat melakukan video call dengan Dokter Faisal dari RSPI, Minggu (27/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2014-2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membubarkan 37 badan/lembaga sebagai bagian dari program reformasi birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada periode pertama, Jokowi telah membubarkan 27 lembaga.

"Periode Presiden Jokowi lima tahun kemarin juga sudah membubarkan hampir 27 badan lembaga oleh Menpan yang dulu," katanya dalam konfrensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).

Pada periode kepemimpinannya yang kedua ini, Jokowi resmi membubarkan 10 badan/lembaga melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga

"Sebelumnya, pada tahun 2014, Presiden Jokowi juga sudah membubarkan sepuluh lembaga. Pada 2015 ada dua lembaga, 2016 ada sembilan lembaga, 2017 dua lembaga dengan peraturan presiden. Dengan demikian, tahun 2014 sampai dengan hari ini, sudah terdapat 37 lembaga yang telah dibubarkan," papar dia.

Dengan menyederhanakan struktur organisasi pemerintah, Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap keberadaan Lembaga NonStruktural (LNS) lainnya. Oleh karena itu ke depan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali pengintegrasian atau pembubaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

"Hanya saja dengan undang-undang, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita akan konsultasikan dan membuat surat kepada DPR. Kita akan menjelaskan pertimbangan dasar dengan DPR. Tentunya DPR akan membentuk pansus atau lewat badan legislasi bersama-sama dengan pemerintah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.