Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut ke Jepang Bahas SWF, Mentan Jadi Menteri KP Ad Interim hingga 10 Desember

Kompas.com - 02/12/2020, 19:58 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Hal ini berdasarkan dari Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ditandatangani hari ini.

Jabatan tersebut dalam surat Mensesneg hanya berlaku mulai hari ini hingga 10 Desember 2020. Lantaran, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengemban jabatan Menteri KP Ad Interim sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pimpinannya tersebut sedang berada di Jepang, Tokyo.

"Lagi ada di Tokyo ini sama Pak Luhut (Jodi mendampingi). Baru tiba barusan tadi," katanya dihubungi Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Luhut: Insya Allah Pasokan Vaksin Covid-19 Siap Desember

Jodi menjelaskan, Luhut di Tokyo dalam rangka pertemuan membahas mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun, keberadaannya di sana hanya hingga tanggal 5 Desember 2020.

"Rencananya akan bertemu dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation), pensiun funding, dan masih banyak lagi," ujar dia.

Selanjutnya, Luhut akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA) hingga tanggal 10 Desember. Di sana, Luhut juga membahas hal yang sama dengan pertemuannya di Tokyo, yakni terkait SWF.

"Setelah itu, kita akan ke Abu Dhabi, Riyadh bahas Sovereign Wealth Fund," katanya.

Sementara itu, Duta Besar RI-Tokyo Heri Akhmadi membenarkan kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut.

Dia mengatakan, Presiden menugaskan Luhut dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk berbicara dengan pemerintah dan pengusaha di Tokyo agar mendapatkan dukungan pembentukan Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) di Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA).

"Kunjungan kedua menteri ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden dan PM Jepang di Bogor, tanggal 20 Oktober 2020," ujar Heri.

Baca juga: Kepada Investor, Luhut Jualan Kondisi Ekonomi RI, Omnibus Law, hingga Energi Baru Terbarukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com