Luhut: Indonesia Janjikan Lindungi 30 Persen Laut sebelum 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia mendukung target global untuk melindungi 30 persen laut sebelum 2030.

Dukungan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Hal ini dia sampaikan kepada 14 pemimpin negara yang mengikuti High Level Panel of Sustainable Ocean Economy (HLP SOE).

Baca juga: Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Ke-14 pemimpin tersebut merupakan kepala negara yang mengelola hampir 30 juta kilometer (km) persegi perairan nasional mereka di 2025.

Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen terhadap 74 tindakan prioritas yang diperinci dalam laporan transformasi yang telah disepakati 14 negara anggota Panel Laut.

Rekomendasi tersebut berfokus pada lima area penting yakni kekayaan laut, kesehatan laut, keadilan laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut.

"Bersama Panel Laut, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tindakan ini sebelum 2030 atau lebih cepat," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/12/2020).

Sementara itu, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengatakan, para pemimpin dunia ini memahami bahwa laut yang menjadi pusat kehidupan, tempat mata pencaharian dan ekonomi sedang berada dalam ancaman. Akibat tekanan dari berbagai hal seperti polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim.

“Kesejahteraan manusia sangat berkaitan dengan kesehatan laut," ujar dia.

Hal senada juga dikemukakan Presiden Palau Tommy Remengesau Jr yang menyatakan, Covid-19 mengingatkan seluruh negara bahwa mereka rentan terhadap gangguan keuangan dan krisis kesehatan.

Baca juga: Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut

Karenanya, dia menyebut laut bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

"Laut adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Kita tidak harus memilih antara perlindungan dan pemberdayaan laut; kita dapat memiliki keduanya untuk hari esok yang lebih sehat, makmur, dan adil jika kita mengelola dampak yang ditimbulkan dengan tepat," kata Tommy.

Perlu diketahui, ke-14 negara yang tergabung dalam HLP SOE diantaranya Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal, dan pimpinan bersama Panel Laut, yaitu Norwegia dan Palau. Hari ini, ke-14 negara tersebut meluncurkan laporan Transformasi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan: Visi untuk Perlindungan, Produksi Berkelanjutan, dan Kesejahteraan.

Panel Laut juga mendorong para pemimpin negara bagian pesisir dan laut di seluruh dunia untuk bergabung dalam komitmen mencapai tujuan 100 persen agar seluruh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola secara berkelanjutan sebelum 2030.