Ini Alasan Erick Thohir Mau Sinergikan BRI, PNM, dan Pegadaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat mengatakan akan mensinergikan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PMN) dan PT Pegadaian.

Hal tersebut dikatakan Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPRI RI, Senin (30/11/2020). Sinergi tersebut dilakukan demi mengembangkan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurut mantan bos Inter Milan itu, saat ini bisnis model PMN dan Pegadaian sangat bagus. Namun, pembiayaan yang diberikan berjangka panjang dan memiliki biaya tinggi.

“Kalau kita lihat sekarang PNM bisnis modelnya sangat bagus. Tapi pendanaannya sangat mahal. Jadi sangat tidak fair kalau kita membantu korporasi besar bunganya 9 persen, tapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM-nya, tapi akses dananya mahal,” ujar Erick.

Baca juga: Airlangga Tekankan Pentingnya Energi Terbarukan untuk Perekonomian Nasional

Sedangkan BRI, kata Erick, bisa mendapatkan pendanaan dari luar dengan bunga relatif lebih rendah.

“Karena itu kami mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI. Karena PNM pinjam MTN ke luar 9 persen, BRI bisa 3 persen, hemat 6 persen. Nah hal ini lah kenapa mau kami sinergikan dari Pegadaian, PNM yang mungkin nanti Pak Wamen mau jelaskan lebih detil,” kata dia.

Erick menginginkan ketiga perusahaan tersebut berfokus untuk memberi pendanaan bagi para pelaku usaha mikro. Sebab, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara.

Belum diketahui lebih lanjut mengenai mekanisme sinergi ketiga perusahaan tersebut.

Hingga Kamis (3/11/2020) pukul 14.30 WIB, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons konfirmasi yang coba dilakukan Kompas.com terkait mekanisme sinergi tersebut.

Baca juga: Mentan Jadi Menteri KP Sementara, Ini yang Akan Dilakukan

Sebelumnya, rencana kolaborasi BUMN untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan segera terwujud demi memperbesar jumlah masyarakat yang mendapat akses lembaga keuangan formal di Indonesia.

Harapan ini muncul karena berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga September lalu masih ada 91,3 juta masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial formal dari perbankan (unbankable). Padahal, akses layanan finansial formal menjadi kunci agar UMKM bisa berkembang dan cepat naik kelas.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengatakan salah satu cara meningkatkan jumlah warga dan pelaku UMKM yang terjangkau layanan finansial formal yakni melalui kolaborasi berbentuk perusahaan induk (holding).

Baca juga: Jasa Marga PHK Pegawai yang Bawa Ganja Saat Patroli

Dia berpendapat, melalui holding pemberdayaan dan penetrasi layanan keuangan formal terhadap UMKM, bisa berjalan beriringan.

“Sekarang banyak UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan, jadi kesulitan begitu pemerintah mau menyalurkan bantuan bagi mereka. Soalnya bantuan harus ditransfer melalui rekening, sementara banyak UMKM belum terkoneksi jaringan bank. Karena itu, ini harus dibenahi dari pangkalnya melalui pembentukan database terpadu,” ujar Mukhtarudin mengutip siaran resminya, Senin (23/11/2020).

Politikus Partai Golkar ini berpendapat, holding pemberdayaan UMKM bisa melibatkan sejumlah BUMN yang selama ini banyak bergerak di pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Baca juga: Jokowi Sebut Sinyal Positif Pemulihan Ekonomi Kian Jelas