Mansuetus Alsy Hanu
Sekretaris Jendral SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)

Sekretaris Jendral SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit). Steering committee pada sejumlah lembaga: Tropical Forest Alliance, Hight Carbon Stoke Approach dan SCAI (Sustainable Agricultur Indonesia). Menulis beberapa buku tentang kelapa sawit. Aktif dalam kerja-kerja advokasi sawit rakyat dan membangun model pengelolaan perkebunan terbaik di tingkat petani kelapa sawit.

Mengevaluasi Program Sawit Rakyat

Kompas.com - 04/12/2020, 16:03 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara peresmian berlaku di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018). Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara peresmian berlaku di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5/2018).

PEMERINTAH saat ini memiliki program sawit rakyat melalui intensifikasi lahan perkebunan melalui peremajaan sawit dan penguatan sumber daya manusia petani. Presiden Joko Widodo pun ikut meresmikan beberapa program ini di wilayah Sumatra beberapa tahun terakhir.

Program ini digalakkan pemerintah sebab banyak kebun sawit yang sudah tua dan tidak produktif. Kebun-kebun itu ditumbang diganti yang baru.

Dana pun disediakan melalui BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar Rp 30 juta per hektare dengan maksimal lahan petani empat hektare untuk diremajakan.

Namun program ini belum mengenai sasaran bagi petani swadaya di Indonesia dan secara keseluruhan gagal karena selalu tidak mencapai target setiap tahun.

Peremajaan kebun

Petani kebun, khususnya petani penanam sawit mandiri seolah tidak terlihat pengambil kebijakan. Padahal, mereka mudah ditemukan di semua daerah dan sangat luas. Kelompok ini berjumlah besar sekitar 5,5 juta ha (SPKS,2020) dari total kebun rakyat 6,78 juta ha (Dirjenbun: 2020).

Namun program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) mayoritas belum menyentuh mereka. Sebab petani swadaya ini berpencar-pencar, tahun tanam tidak seragam, dan sebagian petani tidak punya penghasilan lain selain sawit serta tidak memiliki kelembagaan.

Dengan alasan dan tantangan ini, seolah-olah pemerintah dan BPDP-KS lepas tangan mengurus petani swadaya dan hanya mengurus yang mudah dilakukan saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Memang telah ada inisiatif pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 15 tahun 2020 untuk memperpendek prosedur dari 16 syarat menjadi 2 syarat. Namun pemerintah dan BPDP-KS masih saja buntu.

Berbagai cara dilakukan lembaga dana dan kementerian pertanian melibatkan lembaga surveyor untuk mengurus administrasi dan pendampingan petani untuk memeroleh dana.

Namun mereka masih saja sulit mengorganisasikan petani swadaya. Padahal dana telah digelontorkan miliaran rupiah oleh BPDP-KS. Semua ini merupakan akibat dari cara mengelola petani dengan pendekatan proyek.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.