Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mansuetus Alsy Hanu
Sekretaris Jendral SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)

Sekretaris Jendral SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit). Steering committee pada sejumlah lembaga: Tropical Forest Alliance, Hight Carbon Stoke Approach dan SCAI (Sustainable Agricultur Indonesia). Menulis beberapa buku tentang kelapa sawit. Aktif dalam kerja-kerja advokasi sawit rakyat dan membangun model pengelolaan perkebunan terbaik di tingkat petani kelapa sawit.

Mengevaluasi Program Sawit Rakyat

Kompas.com - 04/12/2020, 16:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAH saat ini memiliki program sawit rakyat melalui intensifikasi lahan perkebunan melalui peremajaan sawit dan penguatan sumber daya manusia petani. Presiden Joko Widodo pun ikut meresmikan beberapa program ini di wilayah Sumatra beberapa tahun terakhir.

Program ini digalakkan pemerintah sebab banyak kebun sawit yang sudah tua dan tidak produktif. Kebun-kebun itu ditumbang diganti yang baru.

Dana pun disediakan melalui BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar Rp 30 juta per hektare dengan maksimal lahan petani empat hektare untuk diremajakan.

Namun program ini belum mengenai sasaran bagi petani swadaya di Indonesia dan secara keseluruhan gagal karena selalu tidak mencapai target setiap tahun.

Peremajaan kebun

Petani kebun, khususnya petani penanam sawit mandiri seolah tidak terlihat pengambil kebijakan. Padahal, mereka mudah ditemukan di semua daerah dan sangat luas. Kelompok ini berjumlah besar sekitar 5,5 juta ha (SPKS,2020) dari total kebun rakyat 6,78 juta ha (Dirjenbun: 2020).

Namun program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) mayoritas belum menyentuh mereka. Sebab petani swadaya ini berpencar-pencar, tahun tanam tidak seragam, dan sebagian petani tidak punya penghasilan lain selain sawit serta tidak memiliki kelembagaan.

Dengan alasan dan tantangan ini, seolah-olah pemerintah dan BPDP-KS lepas tangan mengurus petani swadaya dan hanya mengurus yang mudah dilakukan saja.

Memang telah ada inisiatif pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 15 tahun 2020 untuk memperpendek prosedur dari 16 syarat menjadi 2 syarat. Namun pemerintah dan BPDP-KS masih saja buntu.

Berbagai cara dilakukan lembaga dana dan kementerian pertanian melibatkan lembaga surveyor untuk mengurus administrasi dan pendampingan petani untuk memeroleh dana.

Namun mereka masih saja sulit mengorganisasikan petani swadaya. Padahal dana telah digelontorkan miliaran rupiah oleh BPDP-KS. Semua ini merupakan akibat dari cara mengelola petani dengan pendekatan proyek.

Lembaga surveyor yang direkomendasikan BPDP-KS terkesan lemah kapasitasnya dalam mengurus petani dan cendrung tumpang tindih dengan peran dinas perkebunan kabupaten.

Sementara lembaga surveyor seolah-olah ditempatkan sebagai pelaku utama pelaksana peremajaan dan dinas teknis sebagai subordinat.

Peran dinas sebagai ujung tombak pembinaan petani ditingkat tapak terkesan dikerdilkan ketimbang ruang dan dana yang diperoleh lembaga proyek.

Asri, petani sawit di wilayah perbatasan di Sebatik Kabyupaten Nunukan, mulai menikmati kenaikan harga sawit. Selain menjual sawit ke Tawau Malaysia, para petani mengaku bisa menjual ke pabrik pengolahan kepala sawit yang mulai beroperasi di Sebatik.KOMPAS.com/SUKOCO Asri, petani sawit di wilayah perbatasan di Sebatik Kabyupaten Nunukan, mulai menikmati kenaikan harga sawit. Selain menjual sawit ke Tawau Malaysia, para petani mengaku bisa menjual ke pabrik pengolahan kepala sawit yang mulai beroperasi di Sebatik.

Persyaratan penyaluran dana peremajaan sawit harus melalui kelembagaan tani dan memiliki tabungan Rp 30 juta per hektare telah menjadi masalah besar di semua wilayah.

Memang diberikan ruang bagi kelembagaan petani untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan. Namun lembaga keuangan masih saja meminta jaminan pihak perusahaan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com