Mengintip Kekayaan Hashim Djojohadikusumo, Adik Menhan Prabowo

"Saat kakak saya (Prabowo Subianto) diangkat menteri, puluhan broker mendekati mengajak kerja sama. Saya tak melayani,” kata Hashim.

Hashim menyebut jika perusahaannya memiliki kompetensi di bidang kelautan, karena sudah melakukan budi daya dan ekspor mutiara sejak 1989.

Dia menyebut jika ekspor benih lobster dilakukan sesuai dengan peraturan menteri, di mana ekspor lobster akan dilakukan jika perusahaannya sudah membudidayakannya.

Baca juga: Taksiran Fantastis Harga Sepeda yang Dibeli Edhy Prabowo dari Hawaii

"Tak ada budidaya, tak boleh ekspor. Saya kira tujuannya misinya mulia, kemuliaan dari tujuan ini kok selalu difitnah," kata Hashim dikutip dari akun Youtube Kompas TV.

Hashim menegaskan kalau praktik korupsi juga bertentangan dengan Prabowo Subianto. Menurut dia, tuduhan KKN dalam penunjukan BSB sebagai eksportir lobster tak berdasar.

"Kalau saya mau korupsi, saya korupsi di Kementerian Pertahanan, kalau saya mau korupsi besar-besaran, ngapai saya pilih lobster," ujar Hashim.

Sementara itu, anak Hashim Djojohadikusumo, Saraswati Djojohadikusumo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memastikan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor.

Baca juga: Luhut: Pokoknya Program Baik di KKP Jangan Terhenti...

Meski kini mengaku sudah tidak aktif sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, Saraswati Djojohadikusomo mengeklaim perusahaan malah telah melakukan pelepasliaran benih lobster ke alam.

"Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam," kata Sara dalam keterangannya seperti dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, dia pun membantah keterkaitan perusahaan dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia mengatakan, kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Baca juga: Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo