Soal Ekspor Benur, Hashim Djojohadikusumo: Saya Bilang, Buka Saja, Ed, Buka sampai 100...

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sempat meminta Edhy Prabowo yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuka izin ekspor benih lobster sebanyak-banyaknya.

Hashim menuturkan, pembukaan izin ekspor benur dilakukan seluas-luasnya agar tidak terjadi praktik monopoli dalam bisnis tersebut. Perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, juga sudah mengajukan izin pada Mei lalu.

"Waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed, berapa kali saya wanti-wanti, berikan izin sebanyak-banyaknya'. Saksi hidup ada banyak di belakang saya (saat sampaikan nasihat tersebut)," kata dia kepada awak media di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Mengintip Kekayaan Hashim Djojohadikusumo, Adik Menhan Prabowo

Tak tanggung-tanggung, dia meminta Edhy membuka perizinan untuk 100 perusahaan calon eksportir benih lobster. Hingga November 2020, sebanyak 65 perusahaan telah mengantongi izin ekspor benih bening lobster.

"Saya bilang, 'Buka saja, Ed, buka saja sampai 100'. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, kami tidak suka monopoli, dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Berkali-kali saya sampaikan," ucap Hasyim.

Namun hingga kini, Hasyim menegaskan, PT Bima Sakti Mutiara belum pernah mengekspor benih lobster. Pihaknya pun baru tahu ada monopoli kargo di bisnis ekspor benur ketika Edhy Prabowo ditangkap KPK.

Sejak berbisnis puluhan tahun, Hasyim mengeklaim tidak pernah curang, korupsi, atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

"Kami berniat untuk budidaya lobster, teripang, kepiting, kami ingin Indonesia jadi superpower. Maka, kalau dikaitkan dengan ekspor benur, saya kira kebangetan. Kelewatan, saya kira begitu. Saya sedikit emosi, mohon maaf," ucap dia.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo karena dugaan suap kasus izin ekspor benih lobster menyeret keluarga Prabowo dan Partai Gerindra, karena perusahaannya ada dalam daftar eksportir benih lobster.

Pada Juli lalu, Edhy sempat berkilah, jajaran politikus partai dalam daftar calon eksportir bukan dia yang menentukan. Surat perintah diterbitkan oleh tim, yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi, coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal," kata Edhy dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Adik Prabowo soal Ekspor Benur: Saya Merasa Dizalimi, Dihina, Difitnah